0
Tempo Institute @TempoInstitute
1-Dalam soal mengobral surat perintah penghentian penyidikan, Kepolisian Daerah Riau bisa disebut yang paling nekat #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
2-Polisi di daerah ini diam-diam menghentikan penyidikan kasus pembakaran lahan pada 2015 yang diduga dilakukan 15 perusahaan #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
3-Hal ini mengulang peristiwa 8 thn lalu, ketika Polda Riau menghentikan penyidikan kasus pembalakan hutan oleh 14 perusahaan #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
4-Alasan Polda Riau bhw unsur pidana tak terpenuhi sulit dipercaya. Polisi sebutkn tak ad bukti perusahaan sengaja bakar lahan #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
5-Kebakaran, menurut polisi, terjadi di lahan sengketa, sehingga siapa yang membakar lebih susah ditangkap #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
6-Tapi, sampai kapan pun, polisi pasti kesulitan mencari siapa yang pertama kali memantik api #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
7-Karena itu, Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup tak memakai pendekatan seperti itu #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
8-Undang-undang menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan mengatasi kebakaran #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
9-Ukurannya, antara lain, apakah perusahaan menyiapkan petugas dan peralatan yang memadai untuk menjinakkan api #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
10-Jika jumlah personel & peralatan tak sepadan dgn luas lahan, perusahaan dianggap lalai atau bahkan sengaja biarkan kebakaran #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
11-Demi menjernihkan persoalan, MABES POLRI semestinya tak buru-buru menyatakan penyidikan di Polda Riau sesuai dengan prosedur #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
12-Mabes Polri seharusnya “mengaudit” lagi penyidikan itu secara transparan #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
13-Kapolri Tito K. jg baiknya jadikan kasus pembakaran lahan ini sbg test case kepemimpinan ia dgn buka lg pintu penyidikan #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
14-Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seharusnya bergegas menggugat secara perdata #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
15-Dari sisi penegakan hukum, jalur perdata terbukti lebih efektif #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
16-Akhr thn lalu, misalnya, MA kukuhkan kemenangan pemerintah ats PT Kalista Alam dlm kasus pembakaran lahan di Rawa Tripa, Aceh #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
17-Perusahaan itu wjb byr ganti rugi & pemulihan lingkungan Rp 366 miliar. Penalti ini jauh lbh bsr ketimbang denda di pidana #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
18-Yg menguntungkan penggugat (pemerintah), perpu di bid. LHK menganut sistem strict liability alias pertanggungjawaban mutlak #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
19-UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, misalnya, menyatakan pemegang hak atau izin wajib melindungi hutan, #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
20-termasuk dengan mencegah kebakaran (pasal 48), serta bertanggung jawab atas kebakaran di area kerjanya (pasal 49) #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
21-Dalih perusahaan bhw kebakaran trjd krn perbuatan pihak lain atau karena faktor alam tak bisa melepaskan mereka dari hukuman #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
22-Dsr prinsip strict liability, perusahaan hrs tg jwb ats kebakaran di wilayah konsesi mrk, tak peduli apa & siapa penyebabnya #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
23-Walhasil, di jalur perdata, perusahaan pembakar lahan semestinya lebih mudah dijerat #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
24-Tinggal diperlukan kemauan dan ketegasan pemerintah untuk membuat mereka jera #TajukTempo

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.