Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Di kalangan wartawan, kabar reshuffle besok ternyata juga sudah santer bro. m.detik.com/news/berita/32… @ozankurus @PartaiSocmed @Port_Reform
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Menurut sya, besok memang momentum tepat bagi @jokowi utk melakukan penyegaran kabit.Banyak alasan kenapa kabinet butuh penyegaran.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Kabinet skrg tak mampu selamatkan keuangan negara yg cekak. Bahkan ampe ngemis ke penjahat pajak via TaxAmnesty dan ngutang lagi.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Tak cuma itu. Yang paling parah, BUMN yg mestinya jadi pemasok malah jadi pengeruk dg suntikan dana PMN. Ini lucu sekali. @ozankurus
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Itulah licik dan lihainya Rini Sumarno. Uda tahu keuangan negara cekak, masih saja mau kuras. Ini pula kenapa dia harus dicopot oleh @jokowi
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Met siang tuips. Mari kita lanjutkan pembahasan semalam. Dari kemarin istana "panas". Beberapa menteri siaga.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Benarkah hari ini @jokowi akan lakukan reshuffle? sinyalnya kuat. Tp tentu keputusan Jokowi selalu misteri. Kita tunggu saja.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Yang pasti, kalau benar ada reshuffle. Tentu yang paling layak dan pantas untuk direshuffle adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Satu2nya menteri yg dilarang menghadiri rapat bersama DPR. Larangan itu tak bisa dicabut kecuali rekomendasi paripurna DPR dipenuhi.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Apa rekomendasi itu? yaitu pencopotan Rini karena terbukti di sidang Pansus Pelindo tlah melabrak UU dlm skandal konsesi JICT-Asing.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Logikanya jelas: DPR tak mau melakukan rapat apapun dg org yg dalam persidangan terbukti melanggar UU. Ini imperatif bg lembaga pembuat UU.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Saya akan review sedikit, mungkin ada tweeps yg belum tahu ttg pelanggaran Rini yang terungkap di sidang Pansus Pelindo II.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Pelanggaran pertama adalah Menteri Rini terbukti keluarkan “izin prinsip” perpanjangan kontrak JICT-HPH.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Padahal tidak ada nomenklatur izin prinsip dalam UU. Ditambah, perpanjangan itu terbukti melanggar UU Pelayaran 17/2008.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Izin prinsip itu diberikan lewat surat yg dikirim pd 9 Juni 2015 kepada Direksi Pelindo II.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Sederhananya: Rini keluarkan izin ke Pelindo utk lakaukan sesuatu yang jelas2 melanggar hukum. Ini menteri apa mafia? jelas pelanggarannya.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Kita tahu Rini ini neolib. Tp jangan kebangetan ampe labrak UU. Masak demi asing bernama Hutchison Port Holding (HPH) rela labrak UU.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Rini jg terbukti berupaya lakukan penyelundukan hukum dg gunakan Opini Jamdatun. Ini dilakukan utk membela RJ Lino.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
RJ Lino sendiri saat ini sudah dipecat dari Direktur Pelindo II dan sudah dijadikan Tersangka oleh KPK. Dia terbukti korupsi.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Jadi waktu itu, Rini ngotot bela RJ Lino dan HPH dg mengatakan konsesi/kontrak sah karena ada opini Jamdatun.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Padahal, di sidang Pansus jg, Jamdatun sendiri membantah telah memberikan izin utk konsesi. Bantahan itu jg dikuatkan oleh Jaksa Agung.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Sebelum Jamdatun dan Jaksa Agung, Rini dan RJ Lino getol sekali memakai opini jamdatun utk berkelit dari UU no 17/2008. Cek aja berita2nya.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Tweeps yg penasaran, bisa buka berita2 soal Pansus Pelindo II. Sidang itu berjalan terbuka, disaksikan langsung rakyat. Jd sangat terpercaya
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Yg lebih fatal lagi. Rini beri izin kontrak JICT-HPH, padahal tidak ada dlm RKAP. Bahkan tidak ada RUPSnya. Ini kan aneh bin ajaib.
Pelindo Watch
@kopi_hitam3
Banyak lagi pelanggaran2 yg terungkap di sidang Pansus. Tp kalau di list setidaknya Rini melanggar 11 poin ini:
