"Kesukaan Ahok Melanggar Hukum Yang Selalu Diopinikan Benar & Direstui Ahokers" by @SurYosodipuro

Chirpified By @M4ngU5il
1
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

AHOK SUKA LANGGAR HUKUM , yang selalu diopini benar dan di amini Pendukungnya

25/04/2016 10:11:33 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

1. Pendukung Buta Ahok acapkali klaim, Ahok “Jujur”, “Tegas” dan “Ngerti Hukum”, dll.

25/04/2016 10:25:52 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

2. Apa betul Ahok begitu?. Selama jadi Gubernur DKI, Ahok ternyata suka langgar hukum, tak mampu mengelola Pemerintahan Daerah dgn baik.

25/04/2016 10:29:37 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

3.1.Penilaian DPRD DKI Jakarta Ahok langgar:UU No. 11/ 2013 Pasal 34 ayat 1, Pasal 20 ayat 3 dan 5. UU No. 23/ 2014 ttg Pemerintahan Daerah,

25/04/2016 10:36:28 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

4. dan Peraturan Pemerintah Tahun 2008, terutama pasal 67: kewajiban Kepada Daerah dan Wakil untuk mentaati ketentuan dalam UU.

25/04/2016 10:40:47 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

5. UU dan peraturan pembahasan dan pengesahan APBD. UU ttg penyelenggaraan system informasi keuangan Negara,

25/04/2016 10:41:56 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

6. dianalisiskan dalam tingkat daerah dalam bentuk e-Budgeting.

25/04/2016 10:44:26 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

7. 2. Penilaian Pakar Hukum Amir Hamzah Ahok langgar UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

25/04/2016 10:47:10 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

8.Ahok menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 138 tentang Honorarium Anggota TNI/POLRI di lingkungan Pemprov DKI

25/04/2016 10:49:16 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

9.Ahok melegalkan pemberian dana honora kpd person TNI/Polri sbsr Rp288.000,-/orang,tdr dr uang saku Rp.250.000,-n uang makan Rp. 38.000,

25/04/2016 10:59:11 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

10.3. Penilaian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ahok langgar UU No. 27/ 2007 jo UU nomor 1 tahun 2014, Perpres nomor 122 tahun 2012

25/04/2016 11:04:43 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

10.3. Penilaian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ahok langgar UU No. 27/ 2007 jo UU nomor 1 tahun 2014, Perpres nomor 122 thn 2012

25/04/2016 11:15:31 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

11.serta Permen KP nomor 17 tahun 2013 jo.Permen KP nomor 28 thn 2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

25/04/2016 11:16:15 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

12. Menurut UU ini. izin reklamasi wilayah strategis nasional adalah wewenang Pemerintah Pusat, bukan wewenang Ahok.

25/04/2016 11:17:22 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

13. Ahok sendiri sepihak menerbitkan izin relokasi utk sejumlah konglo Cino pengembang.

25/04/2016 11:18:45 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

15. Menteri Kelautan dan Perikanan, DPR dan Wapres Jusuf Kalla setuju agar reklamasi dihentikan.

25/04/2016 11:22:19 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

16.Malah anehnya , Ahok ancam Menteri bawa ke meja hijau (Poskotanews.com/17/4/2016; tantang Wapres kalau (Terpongsenayan.com/36789).

25/04/2016 11:23:42 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

17.4.Penilaian Aktivis Jakarta, Sugiyanto : Ahok langgar UU N0. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolahan n Tanggung Jawab Keuangan Negara.

25/04/2016 11:25:18 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

18. Pasal 26 ayat (2) UU menegaskan, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan

25/04/2016 11:29:03 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

19.yg jawabannya atau penjelasaannya harus disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

25/04/2016 11:30:07 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

20. Batas waktu telah terlewati dan Ahok tak pernah lakukan upaya pembatalan pembelian lahan RSSW.

25/04/2016 11:31:01 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

21.UU No 15 Tahun 2004 pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yg tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi

25/04/2016 11:32:22 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

22.yg disampaikan dlm laporan hasil pemeriksaan BPK dipidana penjara paling lama 1 thn 6 bulan dann/atau denda paling byk Rp. 500.000.000,-

25/04/2016 11:34:50 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

23. 5. Penilaian Mantan Ketua KPK. Diberitakan di medsos, Taufiqurrahman Ruki menilai, Ahok layak menjadi “Tersangka”.

25/04/2016 11:36:21 WIB
Load Remaining (22)

Comment

No comments yet. Write yours!