1
Nalar Publik @nalarpublik
Sesuai janji kami kpd Bang @ranabaja tadi siang, kami akan kultwit tentang RUU Perbantuan cc @_TNIAU @ferrykoto pic.twitter.com/xVHPzod5Fz
Expand pic
Nalar Publik @nalarpublik
1. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah diakhirinya Dwifungsi ABRI. Maka berpisahlah TNI dan POLRI | @ranabaja @_TNIAU @ferrykoto
Nalar Publik @nalarpublik
2. TNI & POLRI yg selama sekian dekade dalam 1 komando, akhirnya berpisah. TNI fokus dgn fungsi pertahanan, POLRI dg fungsi menjaga keamanan
Nalar Publik @nalarpublik
3. Namun ternyata tetap ada "irisan" antara fungsi pertahanan yg mjd domain TNI dgn fungsi menjaga keamanan yg mjd domain POLRI.
Nalar Publik @nalarpublik
4. "Irisan" yg dimaksud adalah kondisi kontinjensi dimana keterlibatan TNI dibutuhkan dlm kerangka operasi selain perang membantu POLRI.
Nalar Publik @nalarpublik
5. Atas dasar itulah, maka MPR hasil Pemilu 1999 menetapkan TAP MPR VII/2000 pasal 4 ayat 2 yg mengamanatkan pembentukan UU Perbantuan.
Nalar Publik @nalarpublik
6. Ihwal Tugas Perbantuan ini kemudian diamanatkan dlm 2 UU yaitu UU 2/2002 tentang Kepolisian & UU 34/2004 ttg TNI. @_TNIAU @ferrykoto
Nalar Publik @nalarpublik
7. Menariknya, amanat pengaturan ttg Tugas Perbantuan dlm UU 2/2002 ttg Kepolisian BERBEDA dgn UU 34/2004 tentang TNI. @_TNIAU @ferrykoto
Nalar Publik @nalarpublik
8. Dalam UU 2/2002 ttg Kepolisian diamanatkan bhw dlm melaksanakan tugas keamanan, Polti dpt meminta bantuan TNI yg diatur lbh lanjut dlm PP
Nalar Publik @nalarpublik
9. Sedangkan dlm UU 34/2004 ttg TNI diamanatkan bahwa Tugas Perbantuan TNI kpd Polri diatur dlm Undang-Undang, bukan PP spt dlm UU 2/2002.
Nalar Publik @nalarpublik
10. Ketidakharmonisan 2 UU itulah yg menjadi pangkal persoalan blm tuntasnya penyusunan regulasi yg mengatur Tugas Perbantuan TNI kpd Polri.
Nalar Publik @nalarpublik
11. Rancangan PP ttg Tugas Perbantuan sbg pelaksanaan UU 2/2002 ttg Kepolisian yg telah disusun Polri DITOLAK oleh Departemen Pertahanan.
Nalar Publik @nalarpublik
12. Di sisi lain, RUU Tugas Perbantuan yg disusun Dephan (sekarang Kemhan) juga mendapat PENOLAKAN dari POLRI. @_TNIAU @ferrykoto @ranabaja
Nalar Publik @nalarpublik
13. Akibatnya, regulasi yg diharapkan mengatur scr jelas tentang Tugas Perbantuan TNI kpd Polri sampai hari ini GAGAL diwujudkan.
Nalar Publik @nalarpublik
14. Dua institusi TNI dan POLRI seakan "saling sandera". Dua2nya berpegang pd UU masing2. UU 2/2002 ttg Kepolisian vs UU 34/2004 ttg TNI.
Nalar Publik @nalarpublik
15. Padahal, regulasi ttg Tugas Perbantuan TNI kpd Polri sangat dibutuhkan utk menghilangkan "grey area" dlm penanganan masalah keamanan...
Nalar Publik @nalarpublik
16...masalah keamanan yg tidak dapat dihandle sendirian oleh Polri sehingga harus melibatkan TNI.
Nalar Publik @nalarpublik
17. Namun sayang sekali, sudah lebih dari satu dasawarsa, regulasi yg jelas yg mengatur Tugas Perbantuan TNI kpd Polri blm bs diwujudkan.
Nalar Publik @nalarpublik
18. Padahal tak kurang2 para pakar selama bertahun2 telah mengingatkan betapa pentingnya regulasi tentang Tugas Perbantuan TNI itu.
Nalar Publik @nalarpublik
19. Sudah tak terhitung seminar, simposium, workshop, diskusi publik, dll yg membahas regulasi tentang Tugas Perbantuan TNI itu digelar.
Nalar Publik @nalarpublik
20. Mandegnya penyusunan regulasi ttg Tugas Perbantuan TNI kpd Polri itu ditengarai krn kentalnya 'pertarungan kepentingan' 2 institusi itu.
Nalar Publik @nalarpublik
21. Bagi orang awam, fakta ini tentu mengherankan. Akan timbul pertanyaan: Kepentingan apa yg dipertaruhkan dlm RUU Tugas Perbantuan itu?
Nalar Publik @nalarpublik
22. Sepintas memang sederhana, namun sesungguhnya persoalan RUU atau RPP ttg Tugas Perbantuan TNI itu tak sesederhana yg dilihat publik.
Nalar Publik @nalarpublik
23. Krn dlm regulasi itu akan diatur ttg domain kewenangan, komando, dan anggaran. Akan ada "irisan" kewenangan 2 institusi itu: TNI & Polri
Load Remaining (35)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.