Kurangnya Wawasan Admin @_TNIAU tentang Polemik RUU Perbantuan TNI kepada POLRI by @OpiniaktuaL

Chirpified
1
Nalar Publik @nalarpublik

Sesuai janji kami kpd Bang @ranabaja tadi siang, kami akan kultwit tentang RUU Perbantuan cc @_TNIAU @ferrykoto pic.twitter.com/xVHPzod5Fz

23/04/2016 17:01:38 WIB
Expand pic
Nalar Publik @nalarpublik

1. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah diakhirinya Dwifungsi ABRI. Maka berpisahlah TNI dan POLRI | @ranabaja @_TNIAU @ferrykoto

23/04/2016 17:04:58 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

2. TNI & POLRI yg selama sekian dekade dalam 1 komando, akhirnya berpisah. TNI fokus dgn fungsi pertahanan, POLRI dg fungsi menjaga keamanan

23/04/2016 17:07:38 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

3. Namun ternyata tetap ada "irisan" antara fungsi pertahanan yg mjd domain TNI dgn fungsi menjaga keamanan yg mjd domain POLRI.

23/04/2016 17:09:47 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

4. "Irisan" yg dimaksud adalah kondisi kontinjensi dimana keterlibatan TNI dibutuhkan dlm kerangka operasi selain perang membantu POLRI.

23/04/2016 17:18:07 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

5. Atas dasar itulah, maka MPR hasil Pemilu 1999 menetapkan TAP MPR VII/2000 pasal 4 ayat 2 yg mengamanatkan pembentukan UU Perbantuan.

23/04/2016 17:23:35 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

6. Ihwal Tugas Perbantuan ini kemudian diamanatkan dlm 2 UU yaitu UU 2/2002 tentang Kepolisian & UU 34/2004 ttg TNI. @_TNIAU @ferrykoto

23/04/2016 17:28:52 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

7. Menariknya, amanat pengaturan ttg Tugas Perbantuan dlm UU 2/2002 ttg Kepolisian BERBEDA dgn UU 34/2004 tentang TNI. @_TNIAU @ferrykoto

23/04/2016 17:31:11 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

8. Dalam UU 2/2002 ttg Kepolisian diamanatkan bhw dlm melaksanakan tugas keamanan, Polti dpt meminta bantuan TNI yg diatur lbh lanjut dlm PP

23/04/2016 17:33:54 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

9. Sedangkan dlm UU 34/2004 ttg TNI diamanatkan bahwa Tugas Perbantuan TNI kpd Polri diatur dlm Undang-Undang, bukan PP spt dlm UU 2/2002.

23/04/2016 17:36:52 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

10. Ketidakharmonisan 2 UU itulah yg menjadi pangkal persoalan blm tuntasnya penyusunan regulasi yg mengatur Tugas Perbantuan TNI kpd Polri.

23/04/2016 17:39:18 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

11. Rancangan PP ttg Tugas Perbantuan sbg pelaksanaan UU 2/2002 ttg Kepolisian yg telah disusun Polri DITOLAK oleh Departemen Pertahanan.

23/04/2016 17:41:47 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

12. Di sisi lain, RUU Tugas Perbantuan yg disusun Dephan (sekarang Kemhan) juga mendapat PENOLAKAN dari POLRI. @_TNIAU @ferrykoto @ranabaja

23/04/2016 17:46:01 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

13. Akibatnya, regulasi yg diharapkan mengatur scr jelas tentang Tugas Perbantuan TNI kpd Polri sampai hari ini GAGAL diwujudkan.

23/04/2016 17:48:02 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

14. Dua institusi TNI dan POLRI seakan "saling sandera". Dua2nya berpegang pd UU masing2. UU 2/2002 ttg Kepolisian vs UU 34/2004 ttg TNI.

23/04/2016 17:50:03 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

15. Padahal, regulasi ttg Tugas Perbantuan TNI kpd Polri sangat dibutuhkan utk menghilangkan "grey area" dlm penanganan masalah keamanan...

23/04/2016 17:53:18 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

16...masalah keamanan yg tidak dapat dihandle sendirian oleh Polri sehingga harus melibatkan TNI.

23/04/2016 17:54:02 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

17. Namun sayang sekali, sudah lebih dari satu dasawarsa, regulasi yg jelas yg mengatur Tugas Perbantuan TNI kpd Polri blm bs diwujudkan.

23/04/2016 19:01:16 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

18. Padahal tak kurang2 para pakar selama bertahun2 telah mengingatkan betapa pentingnya regulasi tentang Tugas Perbantuan TNI itu.

23/04/2016 19:03:10 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

19. Sudah tak terhitung seminar, simposium, workshop, diskusi publik, dll yg membahas regulasi tentang Tugas Perbantuan TNI itu digelar.

23/04/2016 19:04:41 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

20. Mandegnya penyusunan regulasi ttg Tugas Perbantuan TNI kpd Polri itu ditengarai krn kentalnya 'pertarungan kepentingan' 2 institusi itu.

23/04/2016 19:06:21 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

21. Bagi orang awam, fakta ini tentu mengherankan. Akan timbul pertanyaan: Kepentingan apa yg dipertaruhkan dlm RUU Tugas Perbantuan itu?

23/04/2016 19:09:31 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

22. Sepintas memang sederhana, namun sesungguhnya persoalan RUU atau RPP ttg Tugas Perbantuan TNI itu tak sesederhana yg dilihat publik.

23/04/2016 19:10:46 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

23. Krn dlm regulasi itu akan diatur ttg domain kewenangan, komando, dan anggaran. Akan ada "irisan" kewenangan 2 institusi itu: TNI & Polri

23/04/2016 19:13:40 WIB
Nalar Publik @nalarpublik

24. Kalau TNI diperbantukan kpd Polri, sampai mana kewenangannya? Hrs ikut perintah siapa? Siapa yg menanggung beban anggarannya? Dst dst..

23/04/2016 19:15:37 WIB
Load Remaining (19)

Comment

No comments yet. Write yours!