0
#99 @PartaiSocmed
DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG BPK DALAM KASUS SENGKETA DUA MENARA pic.twitter.com/g1VXiMbLKt
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Kami akan bongkar adanya dugaan pelanggaran kode etik yg dilakukan BPK terkait kasus BOT(Built Operated anf Transfer) antara PT GI & PT HIN
#99 @PartaiSocmed
Berawal dari kondisi Hotel Indonesia yg menua dan tak pernah direnovasi. Akibatnya hotel yg jadi kebanggaan Bung Karno itu sulit bersaing
#99 @PartaiSocmed
Untuk mengatasi hal ini maka PT Hotel Indonesia Natour (HIN) sebagai BUMN mencari solusi dgn mengajak kerjasama pihak swasta
#99 @PartaiSocmed
Singkat cerita, kerjasama yg disepakati adalah Build, Operate, and Transfer (BOT). Dimana pihak yg berhasil diajak kerjasama adalah PT CKBI
#99 @PartaiSocmed
PT CKBI (Cipta Karya Bumi Indah) itu adalah perusahaan group Djarum Kudus milik konglomerat Hartono.
#99 @PartaiSocmed
Untuk menjalankan kerjasama ini dibuatlah perusahaan bentukan PT. CKBI bernama PT. Grand Indonesia (PT. GI)
#99 @PartaiSocmed
Dimana komposisi saham PT. GI adalah; 75%milik PT CKBI, 20% milik PT Cipta Mulia dan 5% milik Hadiyanto Lazzaro.
#99 @PartaiSocmed
Dari hasil kerjasama inilah kita sekarang bisa melihat kawasan superblok megah di lokasi super premium sekitar Hotel Indonesia
#99 @PartaiSocmed
Yg terdiri dari Hotel Indonesia yg legendaris dan sudah direnovasi, Mall GI I dan II, fasilitas parkir, Apartment Kempinski dan Menara BCA
#99 @PartaiSocmed
Tapi, justru disinilah masalahnya. Dua menara yaitu Menara BCA dan Apartment Kempinski itu ternyata tumbuh seperti jamur liar
#99 @PartaiSocmed
Sebab pembangunan gedung Menara BCA dan Apartment Kempinski itu ternyata tidak ada dalam perjanjian BOT antara PT HIN dan PT CKBI
#99 @PartaiSocmed
Dengan kata lain PT GI (yg dibentuk oleh PT CKBI) membangun kedua menara tersebut secara sepihak di lahan PT HIN
#99 @PartaiSocmed
Karena dianggap merugikan negara, maka jadilah kerjasama ini menjadi kasus hukum. Kejaksaan dan BPK mulai turun tangan.
#99 @PartaiSocmed
Kejaksaan Agung menuding, kedua gedung yg dibangun & dikelola oleh PT GI itu tak ada dlm perjanjian kerjasama dg PT HIN selaku pemilik lahan
#99 @PartaiSocmed
Akibatnya, pendapatan dari pemanfaatan kedua gedung itu tak masuk ke PT HIN. BUMN kita yg bergerak di bidang perhotelan dan wisata
#99 @PartaiSocmed
Mk sejak Januari 2016, Kejagung mulai mengusut kerja sama bisnis tsb. Sejmlh pihak diperiksa, termasuk mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi
#99 @PartaiSocmed
Dan BPK pun terlibat dan mengeluarkan hasil audit soal kerjasama BOT antara PT HIN dan PT GI pic.twitter.com/jjIahdZ3kP
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Dimana seharusnya BPK bersifat netral dan obyektif. Namun kali ini terdapat indikasi kuat adanya oknum2 BPK yg 'bermain'
#99 @PartaiSocmed
Berikut adalah indikasi kuat adanya permainan oknum BPK yg ditengarai menjadi broker untuk kepentingan PT GI
#99 @PartaiSocmed
KRONOLOGIS PELANGGARAN KODE ETIK BPK YANG MENGATUR PERTEMUAN INFORMAL ANTARA PT GRAND INDONESIA DAN PT HOTEL INDONESIA NATOUR
#99 @PartaiSocmed
Waktu : 7 April 2016, jam 09.00-10.00 Tempat: Ruang Rapat Auditor Utama VII, Gedung Tower, lt. 10 Kantor Pusat BPK.
#99 @PartaiSocmed
Peserta Pertemuan: Dari pihak BPK ​: Auditor Utama VII, Abdul Latief, Indra Syahputra dan 2 staf.
#99 @PartaiSocmed
Dari pihak PT HIN  ​: Dirut Iswandi Said, DirKeu Andy F. Manvaludhi,  DirOp Djodi Trisusanto, CorpSec Johannes Birowo, Kepala SPI M. Nasir
#99 @PartaiSocmed
Dari pihak PT​​ GI: Komisaris Aming Santoso, DirKeu Harry Kusnady, Lawyer Juniver Girsang
Load Remaining (21)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.