Semua Tentang #ReklamasiPluit

Reklamasi Pluit dan Perkembangan isunya.
0
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

Tweet tentang Kisruh Reklamasi Pluit Jakarta, Silakan Disimak. #ReklamasiPluit

11/04/2016 14:36:52 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

KPK tlh menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi & Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sbg tersangka.

11/04/2016 14:37:49 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

2. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait pembahasan (Raperda) tentang Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil... #ReklamasiPluit

11/04/2016 14:39:02 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

3 ...dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. #ReklamasiPluit

11/04/2016 14:39:31 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

4. Tertangkapnya kedua orang ini jadi membuka borok perizinan program reklamasi di kawasan Pluit, Jakarta Utara. #ReklamasiPluit

11/04/2016 14:40:15 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

5. Sebelumnya sejumlah pihak mempertanyakan dan memprotes proyek reklamasi pantai, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

11/04/2016 14:40:55 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

6. Reklamasi kawasan Pluit selain merusak ekologi, merusak biota laut, merugikan nelayan, juga melanggar undang-undang. #ReklamasiPluit

11/04/2016 14:41:45 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

7. Pemberian izin reklamasi Pluit oleh Ahok melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014

11/04/2016 14:42:46 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

8. ternyata melanggar sejumlah aturan, di antaranya UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengolahan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

11/04/2016 14:43:16 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

9. . Hal ini dikarenakan kawasan pesisir Jakarta merupakan kawasan strategis nasional (KSN) yang kewenangannya dimiliki oleh KKP.

11/04/2016 14:44:10 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

10. Sikap Pemprov DKI yang tdk koord. dgn KKP juga menunjukkan mereka telah menabrak (Perpres) No. 122 Tahun 2012 ttg Reklamasi.

11/04/2016 14:45:44 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

11. Kemudian bila terbukti reklamasi itu merusak biota laut, maka Pemprov DKI telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

11/04/2016 14:46:10 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

12. Ahok sendiri berkilah kalau ia hanya meneruskan perizinan yang telah dikeluarkan oleh gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo.

11/04/2016 14:47:26 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

13. Ujar Ahok, “Anda tidak bisa batalkan orang nyambung izin, kan?” tanya Ahok.

11/04/2016 14:48:31 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

14. Di sini Ahok berlagak pilon, karena faktanya, perizinan proyek reklamasi di masa kepemimpinan Foke dan Ahok berbeda. #ReklamasiPluit

11/04/2016 14:49:18 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

15. Foke mengeluarkan perizinan dalam bentuk Surat Keputusan, sehingga usia berlakunya terbatas dan sekali pakai saja. #ReklamasiPluit

11/04/2016 14:50:04 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

16.Pada tahun 2008 keluar PerPres No. 54, dimana pada Pasal 72 poin (c) menyebutkan bahwa...

11/04/2016 14:52:25 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

17. ...Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, spanjang yg terkait dengan penataan ruang tdk berlaku

11/04/2016 14:52:59 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

18. Dengan demikian izin reklamasi tidak dapat dilakukan lagi sebagaimana yang dulu dilakukan dengan dasar Keppres No. 52 Tahun 1995

11/04/2016 14:53:28 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

19. Dengan ditetapkannya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Presdir PT Agung Podomoro Land, sbg tersangka, semakin mmberatkan posisi Ahok.

11/04/2016 14:56:00 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

20. Dugaan bahwa telah terjadi kongkalikong atau persekongkolan antara legislatif dan eksekutif dengan perusahaan pengembang semakin kuat

11/04/2016 14:56:24 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

21. Kenyataan ini menunjukkan kalau dalam sistem demokrasi-liberal, penguasa dan pengusaha bisa melakukan pat gulipat. #ReklamasiPluit

11/04/2016 14:57:01 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

22.Pengusaha dengan modal besar bisa merayu pejabat untuk mengeluarkan berbagai izin proyek yang sebenarnya ilegal dan merugikan masyarakat.

11/04/2016 14:57:31 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

23. Apalagi menjelang pilkada gubernur DKI yang bernilai strategis pastinya dibutuhkan dukungan dan dana besar.

11/04/2016 14:57:58 WIB
Hizbut Tahrir @HizbuttahrirID

24. Untuk itu para kandidat memanfaatkan kedekatan dgn pengusaha&cukong politik utk mmenangkan pertarungan, dg cara melakukan deal2politik.

11/04/2016 14:59:39 WIB
Load Remaining (1)

Comment

No comments yet. Write yours!