1
afdoli @afdol_i
Kultwit dikit ttg Renungan Akhir pekan Teman Ahok tentang Polemik KTP
afdoli @afdol_i
Seperti diketahui bahwa Ahok bakal maju sebagai Calon Gubernur DKI 2017 melalui Jalur Independen.
afdoli @afdol_i
Teman Ahok sudah jauh-jauh hari mengumpulkan KTP dukungan sebagai persyaratan Ahok untuk maju.
afdoli @afdol_i
Mungkin saat ini sudah mencapai 300 ribuan.
afdoli @afdol_i
namun sebelum melangkah terlebih jauh, saya hanya mengingat...
afdoli @afdol_i
terkait blangko dukungan KTP Ahok yang dipakai tidak sesuai dengan Peraturan KPU.
afdoli @afdol_i
Jangan sampai nanti jadi polemik ketidaksesuai blangko dukungan ini.
afdoli @afdol_i
Teman Ahok memang sudah mengumpulkan dukungan tidak menggunakan format yang telah disediakan KPU.
afdoli @afdol_i
dan sesuai wawancara oleh sebuah TV swasta, ketua KPU Prov DKI Jakarta, Sumarno tidak mempermasalah jika sudah terlanjur.
afdoli @afdol_i
Hanya perlu memindahkan beberapa data ke format yang disediakan KPU.
afdoli @afdol_i
Sedangkan tanda tangan tidak perlu, karena tidak mungkin dipindahkan.
afdoli @afdol_i
Terkait ini saya mengingat Ahok dan teman, kiranya ini dapat menjadi perhatian.
afdoli @afdol_i
Jangan terlalu menggampangkan permasalahan format dukungan KTP yang digunakan.
afdoli @afdol_i
Hal ini bagi ahok dapat menjadi permasalahan dikemudian hari yaitu :
afdoli @afdol_i
Kpu jkt bisa digugat karena Ahok dan tim menggunakan model atau format yang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU.
afdoli @afdol_i
Jika pernyataan ketua KPU dijadikan dasar, jelas hal ini tidak kuat.
afdoli @afdol_i
Perlu diperjelas lagi pernyataan sdr Ketua KPU itu secara pribadi atau komisioner KPU.
afdoli @afdol_i
Karena komisioner KPU ada 5 orang, dan keputusan diambil secara bersama.
afdoli @afdol_i
jikapun ke-5 komisioner sepakat memperbolehkan blangko yg berbeda yg dipakai tim ahok.
afdoli @afdol_i
perlu diingat bahwa yang dilanggar adalah peraturan KPU, apakah boleh KPU provinsi membijaksanai peraturan KPU-RI?
afdoli @afdol_i
Setahu saya yang bisa membijaksanai atau membatalkan peraturan harus peraturan yang setingkat.
afdoli @afdol_i
Dalam hal ini yang berwenang membuat pernyataan seperti itu adalah Komisioner KPU-RI, bukannya KPU Jakarta.
afdoli @afdol_i
Dan ini juga masih panjang jika dilihat sejarah pembuatan peraturan KPU-RI tersebut.
afdoli @afdol_i
seperti kita ketahui bahwa peraturan tersebut turut melibatkan akademisi, dan konsultasi dengan DPR-RI, dan pemerintah.
afdoli @afdol_i
oleh karenanya apakah DPR-RI dan Pemerintah juga tidak keberatan nantinya...?
Load Remaining (8)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.