1
Irene @Irenvien
Konon di suatu negeri ada Majalah TEMPE mendadak jadi budak koruptor gegara tersedak suap pic.twitter.com/JYMAZ9tDeW
Expand pic
Irene @Irenvien
1. Mari kita ajar Majalah TEMPE agar lebih smart menipu rakyat. TEMPE yg telah tertular suap koruptor sumber(tak)waras ikut2an tak waras
Irene @Irenvien
2. TEMPE sebut kenaikan NJOP tak terhindarkan krna ada Pergub DKI Des 2013 No: (?) ttg kenaikan NJOP ratusan persen pic.twitter.com/f92gp97zqQ
Expand pic
Irene @Irenvien
3. TEMPE bilang Pergub DKI bulan Des 2012 itu ditandatangani Joko Widodo. TEMPE tidak telusuri apakah pergub itu benar ada, sah, atau tdk
Irene @Irenvien
4. Pergub DKI dimaksud No. 175 Tahun 2013 berlaku efektif 2014. Siapakah yg paling gencar blow up soal kenaikan NJOP di media? AHOK !
Irene @Irenvien
5. Ahok adalah pejabat DKI yang awal 2014 paling gencar mensosialisasikan kenaikan NJOP ratusan persen. Motifnya? TEMPE pasti tahu
Irene @Irenvien
6. Ahok paksa Jokowi teken Pergub DKI No. 175/2013 yg diakui terbit bulan Des 2013 tanpa kajian teknis dan tnpa pedoman penetapan NJOP baru
Irene @Irenvien
7. Diduga Pergub DKI No. 175/2013 itu dibuat tanggal mundur, atau setelah Ahok sepakati harga beli dgn Kartini Muljadi. Plus mark up harga
Irene @Irenvien
8. Diduga utk menutup jejak mark up NJOP RSSW melalui Pergub DKI No. 175/2013, Ahok terbitkan Pergub Baru No. 125 Tahun 2014. Cukup?
Irene @Irenvien
9. Tidak. Ahok terbitkan lagi Pergub DKI No.265/2014 pada bulan Des 2014 sbg pengganti Pergub No.125 dan 175 Dlm setahun 3 Pergub TERBIT
Irene @Irenvien
10. Ketiga Pergub itu mengenai hal yg sama: penetapan NJOP di Jakarta. Kebohongan ditutup dengan kebohongan baru. Kita bongkar BUSUKNYA
Irene @Irenvien
11. Keanehan Pergub No. 175/2013 yg di TTD Jokowi 1. Tertanggal 17 Des 2013 Des 2013-Jan2014 Jokowi tdk pernah sebut soal kenaikan NJOP
Irene @Irenvien
12. Bulan Feb-Maret 2014 Jokowi tidak sekali pun sebut2 ada Pergub DKI No.175/2013 ttg nilai NJOP baru Maret 2014 Ahok koar2 soal NJOP DKI
Irene @Irenvien
13. Dasar hukum penerbitan Pergub 175/2013 adalah Perda No. 16/2011 dan UU No. 28/2009. UU dan Perda mengatur ketentuan SPOP dan SPPT
Irene @Irenvien
14. UU dan Perda ttg Pajak Bumi Bangunan dan NJOP sbg dasar perhitungan PBB, mengharuskan adanya Surat Penetapan Objek Pajak (SPOP) dan SPPT
Irene @Irenvien
15. Penetapan NJOP juga harus didasarkan pada PP No. 91/ 2010 ttg JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH
Irene @Irenvien
16. Penetapan NJOP utk Lahan Sumber Waras yang jadi dasar penetapan harga beli Pemprov DKI melanggar semua UU, PP, Perda ttg PBB-NJOP
Irene @Irenvien
17. Penetapan NJOP baru harus terlebih dulu diusulkan oleh kepala dinas kepada Gubernur. Dan Gub menerbitkan Pergub ttg Penetapan NJOP
Irene @Irenvien
18. Penerbitan Pergub NJOP disertai SPOP dan SPPT kepada wajib Pajak oleh Gubernur. Dalam kasus RSSW, tdk ada Pergub penetapan NJOP RSSW
Irene @Irenvien
19. Surat DPP No, 29 Des 2014 ttg pemberitahuan NJOP RSSW tidak sah berdasarkan UU/PP/Perda sbg dasar penetapan NJOP pic.twitter.com/sTGh2X5RWH
Expand pic
Irene @Irenvien
20. Pencantuman rujukan NJOP berdasarkan penelotian dari Data Base SIM PBB P-2 DiTJEN Pajak tdk sah berdasarkan UU pic.twitter.com/xo4WER0ajN
Expand pic
Irene @Irenvien
21. Tidak ada diatur dan ditetapkan dlm UU/PP/Perda bahwa penetapan NJOP berdasarkan penelitian dari Basis Data SIM PBB-2. Ngawur
Irene @Irenvien
22. Surat Kantor SDP tanggal 29 Des 2014 itu juga tidak mencantumkan nomor surat Ditjen Pajak yg dijadikan rujukan/dasar.
Irene @Irenvien
23. Dipastikan tidak ada surat dari Dirjen Pajak krn penetapan NJOP adalah kewenangan Gub sesuai UU No.28/2009 bukan kewenangan Ditjen Pajak
Load Remaining (80)

Comment

Login and hide ads.