1
Irene @Irenvien
1. Kami sajikan lg pendapat Pakar Hukum Pidana Prof @romliatma ttg dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Pemprov DKI dari Yay Sumber Waras
Irene @Irenvien
2. Pendapat beliau ini belum final krn pengkajian seluruh dokumen dan informasi terkait belum selesai dilakukan. Namun sdh memberi gambaran
Irene @Irenvien
3. Putusan Pengadilan Tinggi DKI bahwa IWS dilepas dari tuntutan pidana. Artinya status IWS tetap pengurus Yayasan Sumber Waras
Irene @Irenvien
4. Artinya I Wayan Suparmin scra hukum dianggap sah/legal sbg pengurus Y Sumber Waras. Lalu, ada Kartini Muljadi yg klaim sbg pengurus YSW
Irene @Irenvien
5. Dgn demikian terdapat dualisme kepengurusan YSW. Siapa pengurus Yayasan SW yang sah berdasarkan hukum?
Irene @Irenvien
6. Berdasarkan hukum yg sah adalah kepengurusan I Wayan Suparmin. Jika Kartini Muljadi tidak terima, Ia harus gugat kepengurusan IWS ke PN
Irene @Irenvien
7. Seharusnya KM dkk menggugat IWS atau sebaliknya ke PN Jkta Barat utk menentukan siapa pemilik lahan Yayasan yg sah berdasarkan UU
Irene @Irenvien
8. Selama kepemilikan lahan belum jelas dan inkracht maka seharusnya Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pembelian atas lahan sengketa itu
Irene @Irenvien
9. Pembelian lahan sdg dlm sengketa berupa tanah milik Yayasan SW oleh Pemprov DKI merupakan tindakan yg tidak tepat/keliru scra hukum
Irene @Irenvien
10. Pemprov DKI tidak dapat menguasai lahan YSW yang sudah terlanjur dibeli seharga Rp755 miliar karena lahan itu objek sengketa hukum
Irene @Irenvien
11. Terdapatnya dualisme kepengurusan Yayasan, mengakibatkan akta PPJB (pelepasan hak atas tanah) YSW-RSSW adalah cacat hukum
Irene @Irenvien
12. Masalah dualisme kepengurusan dan lahan yayasan adalah objek sengketa, menjadi alasan kuat bagi notaris/PPAT menolak membuat PPJB
Irene @Irenvien
13. Diduga penunjukan Fifi Lety Indra adik kandung Gub DKI sbg notaris pembuat PPJB lahan YSW RSSW kepada Pemda DKI dikarenakan hal tsb
Irene @Irenvien
14. Notaris selalu minta kepastian/bukti2 mengenai objek PPJB (tanah) sebelum Akta PPJB diterbitkan. Berat konsekwensi hukum bila dilanggar
Irene @Irenvien
15. Seharusnya Kemendagri meminta pertanggungjawaban Gub DKI atas pelanggaran prosedur dlm pengadaan lahan tsb @tjahjo_kumolo
Irene @Irenvien
16. Mendagri @tjahjo_kumolo berhak/berwenang meminta pertggjwban Gub DKI krna terkait Uang Negara yg telah dicairkan sebesar Rp 755 Miliar
Irene @Irenvien
17. Pertanggungjawaban Gub DKI Jakarta terkait pelanggaran prosedur merugikan negara Rp755 miliar juga harus diminta DPRD DKI Jkrta
Irene @Irenvien
18. Mengenai nomenklatur anggaran pengadaan lahan pada APBD yg sdh disahkan DPRD melalui Perda DKI Jakarta, membuat kasus menjadi rumit
Irene @Irenvien
19. Namun pengesahaan APBD dan perda tidak sertamerta melegitimasi tindakan Pemprov DKI melakukan pengadaan lahan scra melanggar prosedur
Irene @Irenvien
20. Temuan BPK terkait pelanggaran prosedur&hukum dlm pengadaan lahan, al: pelanggaran UU No.2/2012 dan Perpres 71/2012 oleh Pemprov DKI
Irene @Irenvien
21. Tidak ditemukan dokumen pendukung yang membenarkan Pemprov DKI telah melaksanakan ketentuan UU/Perpres dlm pengadaan lahan tsb
Irene @Irenvien
22. Dalih Pemprov DKI gunakan Perpres 24/2014 dlm pengadaan lahan tdk dibenarkan, krn pelaksanaannya tdk boleh bertentangan dgn UU No.2/2012
Irene @Irenvien
23. Di samping pelanggaran UU & Perpres, BPK menemukan ketidaksesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) lahan YSW-RSSW yg dijadikan dasar harga
Irene @Irenvien
24. Tanah bersertifikat HGB yg jadi objek transaksi dgn pemprov DKI melalui pelepasan hak thn 2014 terletak di Jalan Tomang Raya Jakbar
Load Remaining (16)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.