"Pendapat Pakar Hukum Prof. @RomliAtma Soal Kasus Pembelian Lahan RSSW" by @Mazdhura

Chirpified By @M4ngU5il
1
Irene @Irenvien

1. Kami sajikan lg pendapat Pakar Hukum Pidana Prof @romliatma ttg dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Pemprov DKI dari Yay Sumber Waras

26/03/2016 22:50:16 WIB
Irene @Irenvien

2. Pendapat beliau ini belum final krn pengkajian seluruh dokumen dan informasi terkait belum selesai dilakukan. Namun sdh memberi gambaran

26/03/2016 22:51:56 WIB
Irene @Irenvien

3. Putusan Pengadilan Tinggi DKI bahwa IWS dilepas dari tuntutan pidana. Artinya status IWS tetap pengurus Yayasan Sumber Waras

26/03/2016 22:53:51 WIB
Irene @Irenvien

4. Artinya I Wayan Suparmin scra hukum dianggap sah/legal sbg pengurus Y Sumber Waras. Lalu, ada Kartini Muljadi yg klaim sbg pengurus YSW

26/03/2016 22:59:03 WIB
Irene @Irenvien

5. Dgn demikian terdapat dualisme kepengurusan YSW. Siapa pengurus Yayasan SW yang sah berdasarkan hukum?

26/03/2016 23:00:40 WIB
Irene @Irenvien

6. Berdasarkan hukum yg sah adalah kepengurusan I Wayan Suparmin. Jika Kartini Muljadi tidak terima, Ia harus gugat kepengurusan IWS ke PN

26/03/2016 23:03:57 WIB
Irene @Irenvien

7. Seharusnya KM dkk menggugat IWS atau sebaliknya ke PN Jkta Barat utk menentukan siapa pemilik lahan Yayasan yg sah berdasarkan UU

26/03/2016 23:07:06 WIB
Irene @Irenvien

8. Selama kepemilikan lahan belum jelas dan inkracht maka seharusnya Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pembelian atas lahan sengketa itu

26/03/2016 23:10:31 WIB
Irene @Irenvien

9. Pembelian lahan sdg dlm sengketa berupa tanah milik Yayasan SW oleh Pemprov DKI merupakan tindakan yg tidak tepat/keliru scra hukum

26/03/2016 23:12:15 WIB
Irene @Irenvien

10. Pemprov DKI tidak dapat menguasai lahan YSW yang sudah terlanjur dibeli seharga Rp755 miliar karena lahan itu objek sengketa hukum

26/03/2016 23:13:56 WIB
Irene @Irenvien

11. Terdapatnya dualisme kepengurusan Yayasan, mengakibatkan akta PPJB (pelepasan hak atas tanah) YSW-RSSW adalah cacat hukum

26/03/2016 23:16:02 WIB
Irene @Irenvien

12. Masalah dualisme kepengurusan dan lahan yayasan adalah objek sengketa, menjadi alasan kuat bagi notaris/PPAT menolak membuat PPJB

26/03/2016 23:18:00 WIB
Irene @Irenvien

13. Diduga penunjukan Fifi Lety Indra adik kandung Gub DKI sbg notaris pembuat PPJB lahan YSW RSSW kepada Pemda DKI dikarenakan hal tsb

26/03/2016 23:19:51 WIB
Irene @Irenvien

14. Notaris selalu minta kepastian/bukti2 mengenai objek PPJB (tanah) sebelum Akta PPJB diterbitkan. Berat konsekwensi hukum bila dilanggar

26/03/2016 23:22:36 WIB
Irene @Irenvien

15. Seharusnya Kemendagri meminta pertanggungjawaban Gub DKI atas pelanggaran prosedur dlm pengadaan lahan tsb @tjahjo_kumolo

26/03/2016 23:24:55 WIB
Irene @Irenvien

16. Mendagri @tjahjo_kumolo berhak/berwenang meminta pertggjwban Gub DKI krna terkait Uang Negara yg telah dicairkan sebesar Rp 755 Miliar

26/03/2016 23:26:42 WIB
Irene @Irenvien

17. Pertanggungjawaban Gub DKI Jakarta terkait pelanggaran prosedur merugikan negara Rp755 miliar juga harus diminta DPRD DKI Jkrta

26/03/2016 23:28:59 WIB
Irene @Irenvien

18. Mengenai nomenklatur anggaran pengadaan lahan pada APBD yg sdh disahkan DPRD melalui Perda DKI Jakarta, membuat kasus menjadi rumit

26/03/2016 23:30:19 WIB
Irene @Irenvien

19. Namun pengesahaan APBD dan perda tidak sertamerta melegitimasi tindakan Pemprov DKI melakukan pengadaan lahan scra melanggar prosedur

26/03/2016 23:31:17 WIB
Irene @Irenvien

20. Temuan BPK terkait pelanggaran prosedur&hukum dlm pengadaan lahan, al: pelanggaran UU No.2/2012 dan Perpres 71/2012 oleh Pemprov DKI

26/03/2016 23:34:48 WIB
Irene @Irenvien

21. Tidak ditemukan dokumen pendukung yang membenarkan Pemprov DKI telah melaksanakan ketentuan UU/Perpres dlm pengadaan lahan tsb

26/03/2016 23:35:59 WIB
Irene @Irenvien

22. Dalih Pemprov DKI gunakan Perpres 24/2014 dlm pengadaan lahan tdk dibenarkan, krn pelaksanaannya tdk boleh bertentangan dgn UU No.2/2012

26/03/2016 23:40:55 WIB
Irene @Irenvien

23. Di samping pelanggaran UU & Perpres, BPK menemukan ketidaksesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) lahan YSW-RSSW yg dijadikan dasar harga

26/03/2016 23:42:56 WIB
Irene @Irenvien

24. Tanah bersertifikat HGB yg jadi objek transaksi dgn pemprov DKI melalui pelepasan hak thn 2014 terletak di Jalan Tomang Raya Jakbar

26/03/2016 23:46:11 WIB
Load Remaining (16)

Comment

No comments yet. Write yours!