0
Irene @lreneviena
1. Mari kita ajar Majalah TEMPE agar lebih smart menipu rakyat. TEMPE yg telah tertular suap koruptor sumber(tak)waras ikut2an tak waras
Irene @lreneviena
2. TEMPE sebut kenaikan NJOP tak terhindarkan krna ada Pergub DKI Des 2013 No: (?) ttg kenaikan NJOP ratusan persen pic.twitter.com/f92gp97zqQ
Expand pic
Irene @lreneviena
3. TEMPE bilang Pergub DKI bulan Des 2012 itu ditandatangani Joko Widodo. TEMPE tidak telusuri apakah pergub itu benar ada, sah, atau tdk
Irene @lreneviena
4. Pergub DKI dimaksud No. 175 Tahun 2013 berlaku efektif 2014. Siapakah yg paling gencar blow up soal kenaikan NJOP di media? AHOK !
Irene @lreneviena
5. Ahok adalah pejabat DKI yang awal 2014 paling gencar mensosialisasikan kenaikan NJOP ratusan persen. Motifnya? TEMPE pasti tahu
Irene @lreneviena
6. Ahok paksa Jokowi teken Pergub DKI No. 175/2013 yg diakui terbit bulan Des 2013 tanpa kajian teknis dan tnpa pedoman penetapan NJOP baru
Irene @lreneviena
7. Diduga Pergub DKI No. 175/2013 itu dibuat tanggal mundur, atau setelah Ahok sepakati harga beli dgn Kartini Muljadi. Plus mark up harga
Irene @lreneviena
8. Diduga utk menutup jejak mark up NJOP RSSW melalui Pergub DKI No. 175/2013, Ahok terbitkan Pergub Baru No. 125 Tahun 2014. Cukup?
Irene @lreneviena
9. Tidak. Ahok terbitkan lagi Pergub DKI No.265/2014 pada bulan Des 2014 sbg pengganti Pergub No.125 dan 175 Dlm setahun 3 Pergub TERBIT
Irene @lreneviena
10. Ketiga Pergub itu mengenai hal yg sama: penetapan NJOP di Jakarta. Kebohongan ditutup dengan kebohongan baru. Kita bongkar BUSUKNYA
Irene @lreneviena
11. Keanehan Pergub No. 175/2013 yg di TTD Jokowi 1. Tertanggal 17 Des 2013 Des 2013-Jan2014 Jokowi tdk pernah sebut soal kenaikan NJOP
Irene @lreneviena
12. Bulan Feb-Maret 2014 Jokowi tidak sekali pun sebut2 ada Pergub DKI No.175/2013 ttg nilai NJOP baru Maret 2014 Ahok koar2 soal NJOP DKI
Irene @lreneviena
13. Dasar hukum penerbitan Pergub 175/2013 adalah Perda No. 16/2011 dan UU No. 28/2009. UU dan Perda mengatur ketentuan SPOP dan SPPT
Irene @lreneviena
14. UU dan Perda ttg Pajak Bumi Bangunan dan NJOP sbg dasar perhitungan PBB, mengharuskan adanya Surat Penetapan Objek Pajak (SPOP) dan SPPT
Irene @lreneviena
15. Penetapan NJOP juga harus didasarkan pada PP No. 91/ 2010 ttg JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH
Irene @lreneviena
16. Penetapan NJOP utk Lahan Sumber Waras yang jadi dasar penetapan harga beli Pemprov DKI melanggar semua UU, PP, Perda ttg PBB-NJOP
Irene @lreneviena
17. Penetapan NJOP baru harus terlebih dulu diusulkan oleh kepala dinas kepada Gubernur. Dan Gub menerbitkan Pergub ttg Penetapan NJOP
Irene @lreneviena
18. Penerbitan Pergub NJOP disertai SPOP dan SPPT kepada wajib Pajak oleh Gubernur. Dalam kasus RSSW, tdk ada Pergub penetapan NJOP RSSW
Irene @lreneviena
19. Surat DPP No, 29 Des 2014 ttg pemberitahuan NJOP RSSW tidak sah berdasarkan UU/PP/Perda sbg dasar penetapan NJOP pic.twitter.com/sTGh2X5RWH
Expand pic
Irene @lreneviena
20. Pencantuman rujukan NJOP berdasarkan penelotian dari Data Base SIM PBB P-2 DiTJEN Pajak tdk sah berdasarkan UU pic.twitter.com/xo4WER0ajN
Expand pic
Irene @lreneviena
21. Tidak ada diatur dan ditetapkan dlm UU/PP/Perda bahwa penetapan NJOP berdasarkan penelitian dari Basis Data SIM PBB-2. Ngawur
Irene @lreneviena
22. Surat Kantor SDP tanggal 29 Des 2014 itu juga tidak mencantumkan nomor surat Ditjen Pajak yg dijadikan rujukan/dasar.
Irene @lreneviena
23. Dipastikan tidak ada surat dari Dirjen Pajak krn penetapan NJOP adalah kewenangan Gub sesuai UU No.28/2009 bukan kewenangan Ditjen Pajak
Irene @lreneviena
24. Majalah TEMPE 10-15 tahun lalu terkenal krna investigasinya, gara2 makan suap dari hoaks mendadak bodoh dan membodohi rakyat
Irene @lreneviena
25. Sekitar 5-6 bulan sebelum NJOP RSSW diinformasikan Kantor DPP Jakarta, Ahok sdh instruksikan transfer uang APBD ke DinKes 800 miliar
Load Remaining (75)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.