0
Irene @Irenvien
1. Kami sajikan lg pendapat Pakar Hukum Pidana Prof @romliatma ttg dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Pemprov DKI dari Yay Sumber Waras
Irene @Irenvien
2. Pendapat beliau ini belum final krn pengkajian seluruh dokumen dan informasi terkait belum selesai dilakukan. Namun sdh memberi gambaran
Irene @Irenvien
3. Putusan Pengadilan Tinggi DKI bahwa IWS dilepas dari tuntutan pidana. Artinya status IWS tetap pengurus Yayasan Sumber Waras
Irene @Irenvien
4. Artinya I Wayan Suparmin scra hukum dianggap sah/legal sbg pengurus Y Sumber Waras. Lalu, ada Kartini Muljadi yg klaim sbg pengurus YSW
Irene @Irenvien
5. Dgn demikian terdapat dualisme kepengurusan YSW. Siapa pengurus Yayasan SW yang sah berdasarkan hukum?
Irene @Irenvien
6. Berdasarkan hukum yg sah adalah kepengurusan I Wayan Suparmin. Jika Kartini Muljadi tidak terima, Ia harus gugat kepengurusan IWS ke PN
Irene @Irenvien
7. Seharusnya KM dkk menggugat IWS atau sebaliknya ke PN Jkta Barat utk menentukan siapa pemilik lahan Yayasan yg sah berdasarkan UU
Irene @Irenvien
8. Selama kepemilikan lahan belum jelas dan inkracht maka seharusnya Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pembelian atas lahan sengketa itu
Irene @Irenvien
9. Pembelian lahan sdg dlm sengketa berupa tanah milik Yayasan SW oleh Pemprov DKI merupakan tindakan yg tidak tepat/keliru scra hukum
Irene @Irenvien
10. Pemprov DKI tidak dapat menguasai lahan YSW yang sudah terlanjur dibeli seharga Rp755 miliar karena lahan itu objek sengketa hukum
Irene @Irenvien
11. Terdapatnya dualisme kepengurusan Yayasan, mengakibatkan akta PPJB (pelepasan hak atas tanah) YSW-RSSW adalah cacat hukum
Irene @Irenvien
12. Masalah dualisme kepengurusan dan lahan yayasan adalah objek sengketa, menjadi alasan kuat bagi notaris/PPAT menolak membuat PPJB
Irene @Irenvien
13. Diduga penunjukan Fifi Lety Indra adik kandung Gub DKI sbg notaris pembuat PPJB lahan YSW RSSW kepada Pemda DKI dikarenakan hal tsb
Irene @Irenvien
14. Notaris selalu minta kepastian/bukti2 mengenai objek PPJB (tanah) sebelum Akta PPJB diterbitkan. Berat konsekwensi hukum bila dilanggar
Irene @Irenvien
15. Seharusnya Kemendagri meminta pertanggungjawaban Gub DKI atas pelanggaran prosedur dlm pengadaan lahan tsb @tjahjo_kumolo
Irene @Irenvien
16. Mendagri @tjahjo_kumolo berhak/berwenang meminta pertggjwban Gub DKI krna terkait Uang Negara yg telah dicairkan sebesar Rp 755 Miliar
Irene @Irenvien
17. Pertanggungjawaban Gub DKI Jakarta terkait pelanggaran prosedur merugikan negara Rp755 miliar juga harus diminta DPRD DKI Jkrta
Irene @Irenvien
18. Mengenai nomenklatur anggaran pengadaan lahan pada APBD yg sdh disahkan DPRD melalui Perda DKI Jakarta, membuat kasus menjadi rumit
Irene @Irenvien
19. Namun pengesahaan APBD dan perda tidak sertamerta melegitimasi tindakan Pemprov DKI melakukan pengadaan lahan scra melanggar prosedur
Irene @Irenvien
20. Temuan BPK terkait pelanggaran prosedur&hukum dlm pengadaan lahan, al: pelanggaran UU No.2/2012 dan Perpres 71/2012 oleh Pemprov DKI
Irene @Irenvien
21. Tidak ditemukan dokumen pendukung yang membenarkan Pemprov DKI telah melaksanakan ketentuan UU/Perpres dlm pengadaan lahan tsb
Irene @Irenvien
22. Dalih Pemprov DKI gunakan Perpres 24/2014 dlm pengadaan lahan tdk dibenarkan, krn pelaksanaannya tdk boleh bertentangan dgn UU No.2/2012
Irene @Irenvien
23. Di samping pelanggaran UU & Perpres, BPK menemukan ketidaksesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) lahan YSW-RSSW yg dijadikan dasar harga
Irene @Irenvien
24. Tanah bersertifikat HGB yg jadi objek transaksi dgn pemprov DKI melalui pelepasan hak thn 2014 terletak di Jalan Tomang Raya Jakbar
Irene @Irenvien
25. Sedang tanah bersertifikat SHM seluas 3,2 hektar yg bukan objek pelepasan hak/bukan lahan yg dibeli pemprov DKI terletak di Jl Kyai Tapa
Load Remaining (15)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.