1
Prastowo Yustinus @prastow
Setelah bahas Umberto Eco, nanti sy bahas kasus pajak #Mobile8 ya. Tentu dr perspektif hukum dan administrasi pajak, supaya kita pahami.
Prastowo Yustinus @prastow
Kasus #Mobile8 ini pertarungan dua raksasa media. Menjadi menarik krn dua gajah bertarung pelanduk mati di tengah tampaknya bs terjadi.
Prastowo Yustinus @prastow
Siapa dua gajah dan pelanduk itu? Akan saya bahas nanti. Salam
Prastowo Yustinus @prastow
2 Twit ini didasari upaya mendudukkan pemahaman yang tepat, agar kasus2 pajak tdk mudah diseret ke pusaran konflik politik shg merugikan.
Prastowo Yustinus @prastow
3 Ini bukan soal kepentingan para pihak, tp bagian menyelamatkan institusi2 negara dr politisasi dan abuse of power, khususnya intervensi.
Prastowo Yustinus @prastow
4 Juga upaya mempraktikkan good governance yg akuntabel dan profesional. Pajak itu penting, maka jgn sampai dilemahkan dan disimpangkan.
Prastowo Yustinus @prastow
5 PT Mobile-8 adl hasil merger PT Komselindo, PT Metrosel, dan PT Telesera. Bagi orang lama tentu familiar dg nama perusahaan2 ini kan? Uhuk
Prastowo Yustinus @prastow
6 Wajib Pajak (WP) berdiri Dec 2002 dan bergerak di bidang telekomunikasi seluler CDMA. Th 2002-5 mengalami keruhian dan telah diperiksa DJP
Prastowo Yustinus @prastow
7 Tahun 2007 WP melakukan IPO (masuk bursa), dan pada 2011 diakuisisi Group Sinar Mas dan berubah nama menjadi PT Smart Telecom Tbk.
Prastowo Yustinus @prastow
8 Jadi sdh terjadi 3 kali perpindahan kepemilikan. Kasus pajaknya sendiri terjadi saat PT Mobile-8 dimiliki oleh pengusaha Harry Tanoe (HT).
Prastowo Yustinus @prastow
9 Lalu apa sih yg jadi persoalan? Sblm sy jelaskan, kita perlu pahami duduk perkaranya: restitusi yg diduga tipikor krn merugikan negara.
Prastowo Yustinus @prastow
10 Jadi kita perlu pahami dua hal 1) bagaimana duduk perkara restitusinya, 2) konstruksi tindak pidananya: pajak atau korupsi. Ini penting.
Prastowo Yustinus @prastow
11 Mulai yg pertama, soal restitusinya. Kita pun perlu bedakan 2 hal: a) restitusi WP (sbg Pengusaha Kena Pajak/PKP) krn lebih bayar PPN,
Prastowo Yustinus @prastow
12 b) dugaan "faktur fiktif" (istilah tdk resmi, krn Ps 39A UU KUP mengatakan 'yg tdk berdasarkan transaksi yg sebenarnya"). Mari kita urai.
Prastowo Yustinus @prastow
13 Restitusi WP hal wajar, apabila Pajak Masukan (PM) saat pembelian lebih besar dari Pajak Keluaran (PK) saat penjualan,terjadi lebih bayar
Prastowo Yustinus @prastow
14 Sesuai aturan, yaitu Pasal 17 UU KUP, kelebihan bayar ini dapat dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan. Maka permohonan WP di-TL...
Prastowo Yustinus @prastow
15 melalui pemeriksaan pajak atas SPT LB. Pemeriksaan oleh DJP sangat ketat dg standar dan prosedur yg baku (PMK yg detail dan jelas).
Prastowo Yustinus @prastow
16 Pemeriksaan LB biasanya fokus di Pajak Masukan krn ini yg akan dikembalikan. Kuncinya: cek kebenaran Faktur Pajak melalui konfirmasi.
Prastowo Yustinus @prastow
17 Sesuai KEP-754/PJ/2001, pemeriksa pajak di KPP PMB telah melakukan konfirmasi thd seluruh FP yg nilainya di atas Rp 500 ribu.Jelas sekali
Prastowo Yustinus @prastow
18 Pemeriksa jg telah melakukan equalisasi (penandingan omset di SPT PPN dan SPT PPh).Prosedur jg dilakukan hingga closing dan terbitkan SKP
Prastowo Yustinus @prastow
19 Karena hasil pemeriksaan membuktikan PM lbh besar dibanding PK, maka restitusi harus dikembalikan ke WP, stlh SKPLB diterbitkan SPMKP.
Prastowo Yustinus @prastow
20 WP diperiksa 2007-2009, dg hak kompensasi kerugian 2002-2005 yg sdh diperiksa sblmnya. Jd hasil pemeriksaan PPh hasilnya SKP Nihil.
Prastowo Yustinus @prastow
21 Posisi lebih bayar PPN sesuai SKPLB: 2007 (Rp 57 M), 2008 (34 M), 2009 (Rp 16 M). Ini sdh sesuai prosedur dan telah dikembalikan ke WP.
Prastowo Yustinus @prastow
22 Sampai di sini jelas tdk ada isu lain krn sesuai prosedur. Tapi masalah kemudian muncul krn ada konfirmasi dr KPP Surabaya Wonocolo...
Load Remaining (43)

Comment

Login and hide ads.
Login and hide ads.