0
Febri Hendri @FebriHendri
1. Fakta tambahan terkait perdebatan sy kemarin dg @Ferrykoto soal prosedur pengadaan lahan RS SW ol Pemprov DKI. @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
2. Inti perdebatan adl tafsir atas pasal 121 Perpres 2014. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
3. Apakah prosedur pengadaan tanah dibawah 5 ha mengikuti pasal 2,5,6, dan 7 Perpres ini? @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
4. Sy masih tetap pada pandangan bhw pasal 121 meniadakan prosedur yg diatur dalam pasal 2,5,6 dan 7. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
5. pasal 121 ini bertujuan untuk efisien dlm pengadaan tanah dibawah 5 hektar. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
7. Setneg telah menkonfirmasi tafsir pasal ini seperti tafsir kami. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
9. Sementara di LHP BPK Jakarta tidak sedikitpun menyinggung pasal 121 ini. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
10. Inilah kenapa, LHP sy nilai belum akuntabel, obyektif dan independen
Febri Hendri @FebriHendri
11. ICW tidak dalam posisi membela Ahok. Kami ingin mengkritisi BPK dalam memeriksa keuangan negara.@ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
12. Kl kritik kami berdampak tidak langsung thd Ahok, tentu bukan itu tujuan kami. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
13. Kami hanya ingin menegakkan kebenaran dan keadilan terutama akuntabilitas pemeriksaan BPK RI. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
14. Kl Ahok terindikasi korupsi, ICW tidak tinggal diam. Kode etik ICW melarang kami membela koruptor.@ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
15. Pemeriksaan RS SW berada dalam potensi konflik kepentingan Kepala BPK DKI Jakarta. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
16. Kalan BPK Jakarta memiliki tanah seluas 9.618 m2 ditengah areal TPU Pondok Kelapa. @Ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
17. Kalan BPK ini mengklaim memiliki tanah tersebut berdasarkan akta notaris Notaris Zainal Almanar SD. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
18. Tanah ini diharapkan dibeli oleh Pemprov Jakarta oleh Kalan BPK. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
19. Pemprov Jakarta menolak krn menilai telah membeli tanah tsb sebelumnya. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
20. Ol krn itu, Kalan BPK Jakarta perintah ank buahnya memeriksa bukti transaksi dan kepemilikan tanah. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
21. Perintah inilah yang kami nilai konflik kepentingan dan melanggar kode etik BPK. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
22. Krn dia menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan dirinya sendiri. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
23. ICW telah melaporkan kasus ini ke MKKE (Majelis Kehormatan dan Kode Etik) BPK RI. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
24. MKKE dan Sidang BPK RI menyatakan Kalan BPK Jakarta terbukti bersalah.@ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Febri Hendri @FebriHendri
25. Sanksinya, dia dicopot dari jabatan sbg Kalan BPK Jakarta dan tidak boleh mengaudit selama 5 tahun. @ferrykoto @romliatma @AndiArief_AA
Load Remaining (29)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.