0

Demokrasi modern memilah kekuasaan 3:legislatif(DPR),Eksekutif(Pemerintah/Presiden)&Yudikatif(MK,MA,Kejaksaan).Ketiganya diadopsi Negara Republik Indonesia sejak merdeka 1945. Konsekwensi negara modern.

Masalahnya ada 1 Kekuasaan yg luput darinya yaitu Media Massa,Medsos,TV dsb. Kekuasaanya luar biasa,invisible dan ganas merasuk ke kepala&pikiran kelas menengah yg Otoriter.

Kekuasaan Media yang Otoriter karena hampir tak bisa dibatasi, Negara yang berupaya membatasinya lantas dituduh sbg melawan Article 19 yg memberi kebebasan Mengungkapkan Pendapat. Padahal pasal ini u/ melawan Sensor yg Negatif.

Sensor negatif mnurut saya sbg sensor yang berakibat hilangnya Informasi yg Menjadi Hak WN negara dlm memperoleh informasi terkait pemerintahan, ataupun Negara yang boleh diketahui Rakyat. Artinya kritik atas fakta jalannya pmerintahan, tranaparansi anggaran atau latar jejak pemimpin.

Di jaman modern ketika Media massa menembus semua sekat jarak/ruang/waktu,maka Pemanfaatannya pun bisa sangat otoriter tanpa kendali. Meskipun dalam realitanya Media modern (digital)&socmed msh tak mampu merengut keaslian Bahasa Manusia, bicara face to face.

Masalahnya mereka yg berkuasa atas media ini adalah kelas Menengah, yg menembus sekat2 ini kelas menengah,mayoritas kota yang jauh dari Alam,dan kepekaan Semesta. Bahasa sederhananya materialis abis.

Padahal di desa&gunung yg tanpa gadget tanpa sinyal hidup berjalan biasa,dan krn belum tahu hak&peluang yang ada u/ sejahtera sementara bahagia seadanya. Mereka inilah rakyat yang sering jadi korban Media Otoriter. Yang bisa memphotoshop gambar menjadi riil pdhl hoax.

Apa hubunganya otoriter media, bubarkan DPR dan kerajaan. Karena media spt change.org yg memberi ruang orang Melawan Konstitusi didiamkan. DPR ada dlm konstitusi, ingib membubarkan sm dgn anda melwan konstitusi.

Semua terjadi ketika liberal menguasai hampir semua media. Pancasila ditinggalkan hanya sbg slogan. Tuntutan yg dilakukan liberal sering tidaknmemberi jalan keluar, tidak membumi ke rakyat.

Jika seorang warga tidak sepakat dengan sepak terjang kejahatan politik oleh KMP di DPR seharusnya bukan DPRnya yg dijadikan sasaran pembubaran. Selayaknya manusia-manusianya di KMP yg dijadikan sasaran mosi tak percaya dsb...Lagi-lagi media. Dan saya sedang memakainya juga, krn sy tdk sepakat Konstitusi dilanggar diabaikan dgn petisi

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.