0
Partai Gerindra @Gerindra
1. Berikut adalah catatan kritis @Fraksi_Gerindra perihal rencana Revisi UU @KPK_RI. pic.twitter.com/vzU3M92dHH
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
2. Pertama, pencabutan kewenangan penyadapan. Penyadapan sebagai salah satu kewenangan yang dimandatkan dalam UU ..
Partai Gerindra @Gerindra
2a. adalah senjata yang paling ampuh dalam membongkar kasus-kasus korupsi besar terutama suap. pic.twitter.com/STUV6AAVxo
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
3. Banyak perkara korupsi yg terungkap melalui penyadapan, jika kewenangan ini dihapus, pengungkapan kasus suap semaikin sulit terjangkau.
Partai Gerindra @Gerindra
4. Kedua, terkait penghapusan kewenangan penuntutan @KPK_RI. Disatukannya kewenangan penyelidikan/penyidikan dan penuntutan dalam @KPK_RI ..
Partai Gerindra @Gerindra
4a. adalah guna mempercepat proses penanganan korupsi sehingga tak berlarut-larut. pic.twitter.com/VkmtxHhLnf
Expand pic
Partai Gerindra @Gerindra
5. Belajar dari praktik antara Kepolisian dan Kejaksaan dimana sering terjadi “bolak-balik” dalam penuntutan ..
Partai Gerindra @Gerindra
5a. perkara sehingga penuntasannya memakan waktu sangat lama.
Partai Gerindra @Gerindra
6. Ketiga, terkait perlu bentuknya dewan pengawas untuk mengawasi kinerja @KPK_RI. Pembentukan dewan pengawas juga tidak relevan .
Partai Gerindra @Gerindra
7. Karena saat ini @KPK_RI sudah diawasi banyak pihak. @KPK_RI diawasi oleh pengawasan Internal yaitu Bagian Pengawasan internal dan ..
Partai Gerindra @Gerindra
7a. Penasihat @KPK_RI dan komite etik @KPK_RI maupun pengawas eksternal yaitu DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Partai Gerindra @Gerindra
8. Keempat, terkait memperketat rumusan kolektif kolegial. Makna kolektif kolegial tak dapat diartikan secara keseluruhan komisioner KPK.
Partai Gerindra @Gerindra
9. Pemaknaan kolektif kolegial haruslah dimaknai sebagai sebuah prinsip kebersamaan dan kesetaraan dalam berbagai proses.
Partai Gerindra @Gerindra
10. Dalam rencana revisi UU @KPK_RI tentang kolektif kolegial hanya akan mempersulit kerja-kerja @KPK_RI dalam memberantas korupsi.
Partai Gerindra @Gerindra
11. Kelima, @KPK_RI diberikan kewenangan menghentikan perkara. Kepuasan publik terhadap kinerja @KPK_RI dikarenakan ..
Partai Gerindra @Gerindra
11a. @KPK_RI tak memiliki kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan.
Partai Gerindra @Gerindra
12. Hal ini memaksa @KPK_RI untuk sangat hati-hati dalam memeriksa perkara korupsi yang ditanganinya.
Partai Gerindra @Gerindra
13. Upaya ini terbukti dengan prestasi 100% conviction rate @KPK_RI yang berhasil membuktikan perkara korupsi di persidangan.
Partai Gerindra @Gerindra
14. Diberikannya kewenangan menghentikan penyidikan & penuntutan hanya akan menurunkan standar penanganan perkara korupsi yg dilakukan KPK.
Partai Gerindra @Gerindra
15. Menarik kewenangan penuntutan KPK ke Kejaksaan hanya akan membuka praktik korupsi baru di Kejaksaan dengan modus penghentian perkara
Partai Gerindra @Gerindra
16. @Fraksi_Gerindra sependapat dengan pandangan @sahabatICW bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah melakukaan Revisi UU Tipikor.
Partai Gerindra @Gerindra
17. Jika kita ingin memperkuat KPK dan mendukung pemberantasan korupsi maka bukan dengan cara merevisi UU KPK.
Partai Gerindra @Gerindra
18. Melainkan revisi UU Tipikor diantaranya terkait Pemberatan ancaman pidana (penjara dan denda) yang merugikan keuangan negara/daerah.
Partai Gerindra @Gerindra
19. Sebab, kerugian keuangan negara/daerah tidak hanya yang bersifat ekonomi (finansial), namun juga kerugian negara/daerah berupa ..
Partai Gerindra @Gerindra
19a. hilangnya sumber daya alam atau lingkungan atau ekologis akibat korupsi yang dilakukan.
Load Remaining (1)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.