0
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
1. MK dituding sebagai Mahkamah Kalkulator. Banyak yg meminta MK untuk tidak menjadi Mahkamah Kalkulator, dalam menangani sengketa Pilkada.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
2. Namun sayangnya tudingan itu benar dan memang MK berdasarkan UU No.8 tahun 2015 diberikan kewenangan menjadi Mahkamah Kalkulator.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
3. Jadi MK tidak bisa juga atas desakan berbagai pihak lalu melakukan hal diluar dari kewenangan yang diberikan UU.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
4. Jadi berdasarkan pasal 158 UU No.8 Tahun 2015, MK hanya diberikan kewenangan untuk.......
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
5. ...... menangani permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
6. Kalau dibilang Mahkamah Kalkulator, tidak salah. Memang MK diberikan kewenangan di UU untuk menjadi Mahkamah kalkulator.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
7. Dan di UU hanya itulah kewenangan MK, Di pasal157-158. Jadi mau dikatakan apapun, MK tetap akan berpijak pada kewenangan yang diberikan.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
8. Tidak bisa hanya karena desakan kiri kanan lalu MK boleh melakukan tindakan diluar kewenangannya. Tidak ada dasar hukumnya.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
9. Lalu bagaimana dengan kejahatan dan kecurangan pilkada yang terjadi? Apakah dibiarkan begitu saja? Kemana harus mencari keadilan?
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
10. Kecurangan dan kejahatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) apakah hanya dapatkan sanksi sosial dari masyarakat saja?
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
11. Di UU No.8 Tahun 2015 mengakomodir kecurangan TSM. Jika terjadi hal seperti itu, maka perkarakan ke BADAN PERADILAN KHUSUS. Bukan ke MK.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
12. Pada pasal 156 menyatakan Perselisihan hasil Pemilihan adalah Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
13. Pada pasal 157 ayat 1 menyatakan bahwa Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
14. Pasal 157 ayat 3 berbunyi Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa.....
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
15..... dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
16. Jadi jelas bahwa soal TSM itu diperiksa dan di adili oleh badan peradilan khusus, tapi karena belum ada, untuk sementara ditangani MK.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
17. Lalu dimana penjabaran tugas MK sebagai Mahkamah kalkulator berdasarkan pasal-pasal di UU No.8 tahun 2015?
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
18. Dipasal 157 ayat 4, Peserta Pemilihan DAPAT mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil PENGHITUNGAN perolehan suara kepada MK
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
19. Pasal 157 ayat 4 ini tidak ada korelasinya dengan pasal 157 ayat 1,2 dan 3. karena di ayat ini disebutkan "DAPAT MENGAJUKAN" ke MK.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
20. Pada pasal 157 ayat 4 ini juga bicara tentang peserta pemilihan Dapat mengajukan permohonan pembatalan terkait PENGHITUNGAN suara.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
21. Jadi ringkasnya perkara utama yang ditangani MK (Karena badan peradilan khusus belum dibentuk) adalah perselisihan hasil pemilihan.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
22. Dan soal kalkulator adalah tambahan, karena dikatakan DAPAT MENGAJUKAN pembatalan soal HITUNGAN suaranya. Bukan soal PEROLEHAN suara.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
23. Dan ketentuan dari HITUNGAN suara yang DAPAT diajukan untuk dibatalkan, dijabarkan pada pasal 158.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
24. HITUNGAN suara beda dengan PEROLEHAN suara. Hitungan jelas bicara kalkulator, tapi perolehan suara adalah hasil dari pemilihan.
Load Remaining (10)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.