Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
1. MK dituding sebagai Mahkamah Kalkulator. Banyak yg meminta MK untuk tidak menjadi Mahkamah Kalkulator, dalam menangani sengketa Pilkada.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
2. Namun sayangnya tudingan itu benar dan memang MK berdasarkan UU No.8 tahun 2015 diberikan kewenangan menjadi Mahkamah Kalkulator.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
3. Jadi MK tidak bisa juga atas desakan berbagai pihak lalu melakukan hal diluar dari kewenangan yang diberikan UU.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
4. Jadi berdasarkan pasal 158 UU No.8 Tahun 2015, MK hanya diberikan kewenangan untuk.......
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
5. ...... menangani permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan
suara.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
6. Kalau dibilang Mahkamah Kalkulator, tidak salah. Memang MK diberikan kewenangan di UU untuk menjadi Mahkamah kalkulator.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
7. Dan di UU hanya itulah kewenangan MK, Di pasal157-158. Jadi mau dikatakan apapun, MK tetap akan berpijak pada kewenangan yang diberikan.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
8. Tidak bisa hanya karena desakan kiri kanan lalu MK boleh melakukan tindakan diluar kewenangannya. Tidak ada dasar hukumnya.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
9. Lalu bagaimana dengan kejahatan dan kecurangan pilkada yang terjadi? Apakah dibiarkan begitu saja? Kemana harus mencari keadilan?
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
10. Kecurangan dan kejahatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) apakah hanya dapatkan sanksi sosial dari masyarakat saja?
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
11. Di UU No.8 Tahun 2015 mengakomodir kecurangan TSM. Jika terjadi hal seperti itu, maka perkarakan ke BADAN PERADILAN KHUSUS. Bukan ke MK.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
12. Pada pasal 156 menyatakan Perselisihan hasil Pemilihan adalah Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
13. Pada pasal 157 ayat 1 menyatakan bahwa Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili
oleh badan peradilan khusus.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
14. Pasal 157 ayat 3 berbunyi Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa.....
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
15..... dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
16. Jadi jelas bahwa soal TSM itu diperiksa dan di adili oleh badan peradilan khusus, tapi karena belum ada, untuk sementara ditangani MK.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
17. Lalu dimana penjabaran tugas MK sebagai Mahkamah kalkulator berdasarkan pasal-pasal di UU No.8 tahun 2015?
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
18. Dipasal 157 ayat 4,
Peserta Pemilihan DAPAT mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil PENGHITUNGAN perolehan
suara kepada MK
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
19. Pasal 157 ayat 4 ini tidak ada korelasinya dengan pasal 157 ayat 1,2 dan 3. karena di ayat ini disebutkan "DAPAT MENGAJUKAN" ke MK.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
20. Pada pasal 157 ayat 4 ini juga bicara tentang peserta pemilihan Dapat mengajukan permohonan pembatalan terkait PENGHITUNGAN suara.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
21. Jadi ringkasnya perkara utama yang ditangani MK (Karena badan peradilan khusus belum dibentuk) adalah perselisihan hasil pemilihan.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
22. Dan soal kalkulator adalah tambahan, karena dikatakan DAPAT MENGAJUKAN pembatalan soal HITUNGAN suaranya. Bukan soal PEROLEHAN suara.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
23. Dan ketentuan dari HITUNGAN suara yang DAPAT diajukan untuk dibatalkan, dijabarkan pada pasal 158.
Teddy Gusnaidi
@TeddyGusnaidi
24. HITUNGAN suara beda dengan PEROLEHAN suara. Hitungan jelas bicara kalkulator, tapi perolehan suara adalah hasil dari pemilihan.
