Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
1. Sekarang kita bicara PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 228 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
2. Berdasarkan teori norma yg lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, Pergub 228 pisau analisisnya UUD dan UU.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
3. Dengan disahkannya Pergub no.228 tahun 2015 pada tanggal 28 Oktober 2015, kita hargai policy pak Ahok, tapi ini negara hukum-demokratis.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
4. Pak Ahok pastilah paham pembatasan ruang penyampaian pendapat di muka umum termasuk ruang untuk berdemonstrasi = tindakan anti-demokrasi.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
5. Adalah penting kemudian untuk melakukan perlawanan atas kebijakan pemerintahan DKI yang sewenang-wenang ini. Caranya? Adukan ke MA (JR).
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
6. Kewenangan Ahok keluarkan Pergub yang juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan sah dan konstitusional. Hanya saja..
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
7. ..Pergub baru sah pemberlakuannya & mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Per-UU-an yang lebih tinggi.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
8. pak Ahok juga pasti paham di atas Pergub itu ada norma yang lebih tinggi; ada Perda, Permen, Perpres, PP dan UU atau UUD.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
9. Adalah juga kewenangan Gubernur melahirkan Pergub yang meskipun bukan perintah dari Perda. Sekilas, Ahok benar keluarkan Pergub 228. Tapi
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
10. Pergub yang lahir tanpa amanat Perda itu baru boleh bila itu merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
11. Pertanyaannya, apakah tindakan membatasi tempat dan lokasi demonstrasi tersebut merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan provinsi?
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
12. Jelaslah menurut hukum bahwa tindakan membatasi tempat & lokasi demonstrasi BUKAN merupakan urusan wajib yg menjadi kewenangan provinsi.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
13. Dari argumentasi itu maka PERGUB NOMOR 228/2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum CACAT secara FORMIL.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
14. Dari kacamata Materiil, Pergub 228 juga CACAT karena kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum secara eksplisit dijamin dalam UUD.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
15. Secara materiil, Pergub 228 juga CACAT bila dipertentangkan dengan UU No. 9/1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki
16. Sekian dulu ya, nanti diskusinya kita lanjut lagi.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.