Menguliti "Cacat" Pergub DKI Jakarta Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum by: @MasnurMarzuki

Pergub DKI Jakarta nomor 228/ 2015 ttg Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Hukum, Cacat!
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

1. Sekarang kita bicara PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 228 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM.

02/11/2015 16:54:59 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

2. Berdasarkan teori norma yg lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, Pergub 228 pisau analisisnya UUD dan UU.

02/11/2015 16:56:26 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

3. Dengan disahkannya Pergub no.228 tahun 2015 pada tanggal 28 Oktober 2015, kita hargai policy pak Ahok, tapi ini negara hukum-demokratis.

02/11/2015 17:43:40 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

4. Pak Ahok pastilah paham pembatasan ruang penyampaian pendapat di muka umum termasuk ruang untuk berdemonstrasi = tindakan anti-demokrasi.

02/11/2015 17:44:44 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

5. Adalah penting kemudian untuk melakukan perlawanan atas kebijakan pemerintahan DKI yang sewenang-wenang ini. Caranya? Adukan ke MA (JR).

02/11/2015 17:45:35 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

6. Kewenangan Ahok keluarkan Pergub yang juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan sah dan konstitusional. Hanya saja..

02/11/2015 17:46:58 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

7. ..Pergub baru sah pemberlakuannya & mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Per-UU-an yang lebih tinggi.

02/11/2015 17:48:19 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

8. pak Ahok juga pasti paham di atas Pergub itu ada norma yang lebih tinggi; ada Perda, Permen, Perpres, PP dan UU atau UUD.

02/11/2015 17:51:27 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

9. Adalah juga kewenangan Gubernur melahirkan Pergub yang meskipun bukan perintah dari Perda. Sekilas, Ahok benar keluarkan Pergub 228. Tapi

02/11/2015 17:53:11 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

10. Pergub yang lahir tanpa amanat Perda itu baru boleh bila itu merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

02/11/2015 17:53:53 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

11. Pertanyaannya, apakah tindakan membatasi tempat dan lokasi demonstrasi tersebut merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan provinsi?

02/11/2015 17:55:12 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

12. Jelaslah menurut hukum bahwa tindakan membatasi tempat & lokasi demonstrasi BUKAN merupakan urusan wajib yg menjadi kewenangan provinsi.

02/11/2015 17:56:19 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

13. Dari argumentasi itu maka PERGUB NOMOR 228/2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum CACAT secara FORMIL.

02/11/2015 17:59:04 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

14. Dari kacamata Materiil, Pergub 228 juga CACAT karena kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum secara eksplisit dijamin dalam UUD.

02/11/2015 18:01:24 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

15. Secara materiil, Pergub 228 juga CACAT bila dipertentangkan dengan UU No. 9/1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

02/11/2015 18:03:55 WIB
Masnur Marzuki @MasnurMarzuki

16. Sekian dulu ya, nanti diskusinya kita lanjut lagi.

02/11/2015 18:04:36 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!