(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Saya akan share cara2 menggulingkan Presiden secara konstitusional, legitimate dan sah. Tak perlu ada revolusi. Boleh ? :D
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Cara menggulingkan Presiden secara konstitusional..
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Ada banyak kasus dimana seorang Presiden diberhentikan di tengah jalan sebelum dia menyelesaikan masa jabatannya. Ini lumrah dan biasa.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Pada umumnya ada dua teori yang digunakan untuk menggulingkan sebuah rezim. Pertama dengan people power, kedua dengan impeacment.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Cara paling keji adalah dengan people power. Memakan banyak korban dan biaya. seperti jatuhnya Soeharto kala ide reformasi menjadi wacana.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Tanpa melalui mekanisme hukum, banyak Presiden di dunia ini diturunkan paksa oleh rakyat. Seperti Saddam Husein, Qaddafi, Soeharto dll.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Menjatuhkan kekuasaan Presiden yang legitimate dengan cara people power itu tidak mudah. Akan ada gangguan stabilitas politik.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
tentu cara people power ini akan mengorbankan rakyat, baik fisik dan nonfisik, karena ulah kepentingan politik kekuasaan belaka.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Sejarah mencatat, Indonesia pernah melakukan impeacment namun dengan cara yang berbeda2. Mereka adalah Soekarno, Soeharto dan Gusdur.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Soekarno diimpeacment tidak sesuai dengan UUD 1945, meskipun MPR ketika itu yang menurunkannya secara resmi. Inilah “kudeta lembut”.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Soeharto juga diimpeacment tanpa melalui mekanisme yang sah. Sebab, dia diturunkan secara paksa oleh rakyat. Meskipun pengundurannya sah.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Sedangkan Gusdur diimpeacment oleh MPR dengan cara yang mudah melalui sidang istimewa tanpa memanggilnya terlebih dahulu kedalam sidang.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Proses impeachment terhadap Gusdur mengajarkan kepada kita bahwa lidah para politisi dan negarawan saat itu memiliki “lidah tak bertulang”.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Menurut UUD 1945 untuk memberhentikan presiden tidak mudah dan tidak sederhana. Sebab, harus menempuh perjalanan hukum yang panjang.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Hehehe Namun Gus Dur didepak begitu saja dari singgasana kepresidenan dengan suara hingar bingar wakil rakyat di Gedung DPR/MPR saat itu.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Dilihat dari peristiwa jatuhnya Presiden Soekarno, Soeharto dan Gusdur, ternyata semua prosesnya tidak sesuai dengan konstitusi.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Jika demikian, sekarang apakah kita harus menurunkan Jokowi tanpa melalui proses hukum yang memakan waktu panjang ? Mana yang akan dipilih ?
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Apakah kita perlu memakai proses penurunan Soekarno untuk menurunkan Jokowi ? atau cara Soeharto ? atau mungkin cara2 menurunkan Gusdur ?
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Penurunan Soekarno, Soeharto dan Gusdur semuanya tidak sesuai dgn konstitusi. Apakah artinya kita perlu menurunkan Jokowi tanpa konstitusi ?
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Jika memakai penurunan Soekarno, maka MPR harus menurunkan Jokowi dan harus ada sosok yang secara de facto memegang kekuasaan negara.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Sedangkan jika pola penurunan Jokowi dengan memakai cara diturunkannya Soeharto, maka harus menyiapkan people power. Tentu ini yang sulit.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Menggunakan cara penurunan Gusdur untuk menurunkan Jokowi ini yang lebih mudah. DPR tinggal melapor ke MPR kemudian MPR melantik JK.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Sikap saya lebih baik menurunkan Jokowi dengan cara2 yang legitimate dan sah secara konstitusional agar tidak memakan korban dan biaya.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Sebab itulah, menurunkan Jokowi yang sah menurut konstitusional menandakan kita konsisten sebagai negara hukum, bukan negara 'boneka rakyat'
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Menurut pasal 7A UUD 45 amandemen ketiga menyebutkan bahwa Presiden diturunkan oleh oleh MPR atas usul DPR setelah terbukti melaggar hukum.
Load Remaining (33)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.