#99 @PartaiSocmed
Kami akan sedikit beri pandangan tentang Pergub Kalteng Nomor 15 Tahun 2010 yg heboh ini pic.twitter.com/rlktINkxLo
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Sesungguhnya Pergub itu merupakan jawaban telak atas arah kebijakan pemerintah Jokowi pic.twitter.com/8xNR48ZkPo
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Penerintahan Jokowi ini punya pandangan bahwa lambatnya pembangunan akibat aparat takut mengambil keputusan pic.twitter.com/63QNAX7ICh
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Dan oleh karenanya maka kebijakan tidak boleh dipidanakan.
#99 @PartaiSocmed
Pertanyaannya, lantas bagaimana jika kebijakan tersebut memang kebijakan yg koruptif?
#99 @PartaiSocmed
Tidakkah nanti para kepala daerah dan pejabat negara ramai2 membuat 'kebijakan aneh' untuk melindungi kejahatannya?
#99 @PartaiSocmed
Sebagaimana Pergub Kalteng Nomor 15 Tahun 2010 ini >> jdih.kalteng.go.id/uploads/prokum…
#99 @PartaiSocmed
Kita tidak pernah tahu latar belakang dikeluarkannya Pergub tsb. Apakah benar krn aspirasi masyarakat atau ada kongkalikong dgn korporasi?
#99 @PartaiSocmed
Yg kita tahu akibat dari Pergub tsb sangat merusak. Dan pihak pembakar hutan mendapat legitimasi dari Pergub tsb
#99 @PartaiSocmed
Artinya, cukup dgn mengeluarkan kebijakan tertentu maka baik pelaku kejahatan maupun pembuat kebijakan tidak akan tersentuh hukum
#99 @PartaiSocmed
Sesungguhnya argumen pihak KPK dalam hal ini jauh lebih masuk akal pic.twitter.com/1A62FM4Bwq
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Selama bisa dibuktikan adanya niat buruk dari dibuatnya kebijakan tertentu oleh pejabat, maka seharusnya bisa saja dipidanakan
#99 @PartaiSocmed
Sebagai contoh, seorang gubernur mengeluarkan pergub yg merugikan masyarakat karena menerima imbalan dari pihak tertentu
#99 @PartaiSocmed
Apakah si gubernur tidak boleh dipidana? Padahal kebijakannya jelas2 merugikan negara
#99 @PartaiSocmed
Masalah asap ini adalah masalah supremasi hukum. Percuma tiap tahun kita ngomel2 tapi akar permasalahannya tidak diselesaikan
#99 @PartaiSocmed
Jika saja ada law enforcement yg jelas dan pasti, maka orang tidak akan berani coba2 main api
#99 @PartaiSocmed
Tapi selama hukum belum jadi panglima. Apalagi di pemerintahan Jokowi ini hukum boleh dikorbankan demi pembangunan ekonomi. Mana bisa?
#99 @PartaiSocmed
Kedepannya Jokowi akan sangat direpotkan oleh cara pikir sesat bahwa ekonomi bisa maju dgn mengorbankan hukum!
#99 @PartaiSocmed
Inilah kesalahan fatal Jokowi akibat percaya pada pembisik2 di sekitarnya yg menginginkan hukum dijungkir-balikkan demi kepentingan pribadi
#99 @PartaiSocmed
Sesungguhnya banyak masalah bisa terhindarkan jika saja Jokowi kukuh memperjuangkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
#99 @PartaiSocmed
Termasuk dgn masalah pembakaran hutan ini. Mereka tentu akan berpikir seribu kali jika resikonya jauh lebih berat dan pasti
#99 @PartaiSocmed
Lagipula Jokowi mungkin lupa bahwa rendahnya penyerapan anggaran justru terjadi pada masa pemerintahannya..
#99 @PartaiSocmed
Sebelumnya, pada saat KPK kuat2nya dulu penyerapan anggaran toh tidak serendah ini juga.
#99 @PartaiSocmed
Jadi logika berpikir penyerapan anggaran rendah karena kepala daerah takut mengambil keputusan itu tidak tepat juga bukan?
#99 @PartaiSocmed
Silakan dicek, penyerapan anggaran sebelum dan pada masa pemerintahan Jokowi. Ingat, sebelum pemerintahan Jokowi KPK justru kuat2nya
Load Remaining (2)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.