(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Kultwit.. FAKTOR PENGHAMBAT PEMBANGUNAN NASIONAL. pic.twitter.com/7Cc8mc3HIq
 Expand pic
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Ada banyak faktor penghambat pembangunan nasional. Dari sisi politik, ekonomi, social dll. Namun saya akan fokus sisi hukumnya.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Sebenarnya Negara hukum, yang mempunyai arti setiap tindakan harus berlandaskan hukum. Mempunyai dampak yg kurang baik terhadap pembangunan.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Dalam negara hukum, setiap tindakan harus ada peraturannya. Karena itulah, tidak heran jika di Indonesia begitu banyak peraturan yg dibuat.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Karena setiap tindakan harus dilandasi dasar hukum, pembangunan menjadi kaku. Menunggu dasar hukum, baru dibangun. Memakan waktu yang lama.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Selain itu, harus diingat bahwa jika semakin banyak peraturan teknis yang dibuat secara sektoral, maka akan semakin besar peluang kekacauan.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Apalagi jika peraturan teknis itu masih ‘diterjemahkan’ lagi ke dalam bentuk Surat Edaran. Banyaknya SE = kekacauan legislasi semakin rumit.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Data dari Bappenas menunjukan bahwa sepanjang periode 2000-2015, Pemerintah sudah menerbitkan sebanyak 12.471 peraturan perUUan.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Penerbitan berbagai bentuk perUUan itu tak lepas dari konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, dan penghargaan kepada hukum tertulis.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Namun, saya khawatir antar perUUan tumpang tindih, inkonsistensi & kekacauan dalam legislasi nasional yang akan berdampak pada pembangunan.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Banyaknya regulasi dan pengaturan yang berbeda terhadap satu permasalahan dapat saja mengganggu capaian sasaran pembangunan nasional.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Nah, Jalan keluar terhadap persoalan regulasi agar tidak tumpang tindih adalah dengan menyusun sebuah Sistem Regulasi Nasional.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Saya yakin Sistem Regulasi Nasional yang dikembangkan oleh Bappenas akan lebih mampu mengawal dinamika semua sektor kehidupan.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Mindset kita sekarang harus diubah. Berpikir bahwa regulasi seharusnya ikut mendukung program pembangunan, bukan justru menghambatnya.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Saya optimis, pelaku usaha akan menaruh harapan besar terhadap reformasi regulasi yang dilakukan Pemerintah. Mereka tak ingin banyak SE :D
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Sebab menurut mereka, banyaknya SE justru membuat bingung pelaku usaha. Apalagi substansi SE seringkali menimbulkan disharmoni.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Mengapa reformasi regulasi ? Sebab, banyak peraturan perUUan yang disharmonis dengan prinsip pembangunan Nasional di kalangan pelaku usaha.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Lebih ironis lagi, banyak peraturan yang tak dijalankan dengan benar. Ganti pemerintah ganti kebijakan. Jadi, kapan pembangunannya ?
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Hasilnya yang rugi adalah mereka yang terkena imbas peraturan itu. Misalnya, BKPM sudah membuat pelayanan satu pintu dengan waktu tiga jam.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Tetapi untuk bisa masuk BKPM masih ada administrasi di lembaga lain. Dari rentetan izin inilah yg harus dipangkas agar pembangunan terfokus.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Karenanya saya, berharap melalui reformasi regulasi yang digulirkan Bappenas, pelaku usaha dapat melanjutkan bisnisnya dalam jangka panjang.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Selaiin itu, reformasi regulasi juga harus menjawab penciptaan lapangan kerja, mengatasi hambatan bisnis & peningkatan produktivitas.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Menurut data dari Worldwide Governance Indicators, kualitas regualasi Indonesia 46%, di bawah BD > 83%, Thailand 58%, Filipina 52%. Miris!
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Karena itulah menurut saya agar pembangunan tidak terhambat, maka pemerintah harus mempunya strategi untuk menjamin kualitas regulasi.
Load Remaining (3)
Login and hide ads.