Jangan Takut Revisi UU KPK

Ini momentum penting memperkuat KPK. Jangan dihindari.
publicpolicy kpk
Kai Sonoka @galaw882
UU KPK perlu diperkuat. Penyidik non Polri Penyadapan yg efektip dan miskinkan koruptor. Jangan lepaskan momentum ini. Jangan takut REVISI.
Kai Sonoka @galaw882
Penyadapan sekarang hrs minta ijin PN (Pengadilan Negeri) Padahal hrs cepat dan rahasia..Perlu Revisi aturannya.
Kai Sonoka @galaw882
Itu baru menyebut 3 hal saja,yang mungkin masih ada hal2 lain yg penting dan mendesak untuk di revisi.Dikuatkan.
Kai Sonoka @galaw882
Kekurangan penyelidik dan penyidik menghambat gerakan KPK.Pdhal menurut UU yg berlaku,mrk hrs dari Polri. Polri sendiri kurang. Revisi UUnya
Kai Sonoka @galaw882
Idealnya penyelidik dan penyidik bukan terbatas dari Polri,krn kebutuhan Polri juga besar. Idealnya KPK bisa merekrutnya dari umum.
Kai Sonoka @galaw882
Sehingga kebutuhan KPK dapat dipenuhi lebih cepat. Jumlah yg dibutuhkan ribuan, ketersediaan kandidat juga bnyak, tapi terhalang pasal UU.
Kai Sonoka @galaw882
Akibatnya penyelidik dan penyidik KPK harus bekerja melampaui batas dan korupsi masih saja banyak. Padahal uangnya ada. Jokowi_mode: ON
Kai Sonoka @galaw882
Penyadapan merupakan kegiatan kunci yg vital untuk mendapatkan alat bukti. Tapi bisa melanggar HAM kalau main sadap asal asalan.
Kai Sonoka @galaw882
Saat ini MK memutuskan penyadapan harus seijin PN. Bahasa pop nya: Corruptor fight back. Ini menghambat dan berpotensi bocor infonya. Revisi
Kai Sonoka @galaw882
Penyadapan harus dilakukan secara akuntabel, sebatas yang memang penting dan mendesak. Komprominya bisa dibentuk Dewan Pengawas KPK.
Kai Sonoka @galaw882
Kerja KPK memang harus diawasi supaya makin cepat, efektip dan on the right track. Termsk kegiatan penyadapan dan pencapaian target kinerja.
Kai Sonoka @galaw882
Dalam hal penyadapan, target revisi adalah spy ijin PN diganti dengan ijin Dewan Pengawas KPK. Lex Specialis.
Kai Sonoka @galaw882
Dengan demikian standard kinerja KPK tercapai,pelindungan HAM juga terpenuhi. Ada akuntabilitas.
Kai Sonoka @galaw882
Format hukuman bagi koruptor juga m enyedihkan, karena berdasar hukum biasa. Padahal korupsi itu kejahatan luar biasa. Perlu direvisi.
Kai Sonoka @galaw882
Bahwa faktanya dalam draft yang masuk sekarang terdapat pasal2 konyol yang melemahkan, itu yang perlu didrop dalam rapat2 penyempurnaan RUU.
Kai Sonoka @galaw882
Jangan menyerah sebelum perang. Ini momentum penting untuk penguatan pemberantasan korupsi, sbgmana bbrp inisiator juga mengatakan begitu.
Kai Sonoka @galaw882
Jangan takut REVISI UU KPK. Fight di DPR utk buang psl2 melemahkan dan masukkan psl2 menguatkan. Klu kalah di DPR msh bisa di VETO Presiden
Kai Sonoka @galaw882
Tentang batasan 50 Milyar itu bisa di nego. Taruhlah jadi 10M. Syaratnya kalau Polri dpt kasus diatas 10M otomatis hrs diserahkan ke KPK.
Kai Sonoka @galaw882
Polri dan Kejaksaan juga harus dikuatkan. Mulailatihan dgn kasus dibawah 10M. Kalau 2 tahun sukses,angkanya dinaikkan bgt seterusnya.
Kai Sonoka @galaw882
Tapi tetap dgn supervisi dan koordinasi KPK secara random. Sehingga kualitas kinerjanya tetap berstandard KPK. Itulah programpenguatan.
Kai Sonoka @galaw882
KPK sendiri SDMnya terbatas, kasusnya banyak. Lagipula KPK sifatnya ad hoc. Tugasnya hrs dilepas pelan2 ke Polri/Kejaksaan scr terprogram.
Kai Sonoka @galaw882
Hukuman bagi koruptor banyak yg terkesan main2, dan baru berasa setelah sampai ditangan Artidjo Alkostar. Masih berhak remisi lagi. Rombak.
Kai Sonoka @galaw882
Hukuman tidak cukup sekedar bikin JERA. Tapi harus bikin JERI.Orang takut melakukannya, bukan sekedar takut mengulang korupsi.
Kai Sonoka @galaw882
Prinsipnya, koruptor itu klu terbukti bersalah, hrs dimiskinkan. Atur ini jd Lex Specialis. Selama mrk punya uang,penjara hya formalitas sj
Load Remaining (29)
Login and hide ads.