Transparan Anggaran @Transparan_RI
1. Menyikapi adanya 70 temuan BPK, DPRD DKI membentuk Pansus, melalui SK DPRD DKI No.22 Thn 2015 #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
2. SK DPRD No.22 Thn 2015 ttg pembentukan Pansus tindaklanjut LHP BPK atas laporan keuangan pemda DKI thn 2014 #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
3. hal ini sesuai Permendagri No.13 Thn 2010 ttg pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
4. Salah satu temuan dlm LHP BPK yg signifikan adlah pengadaan tanah rumah sakit sumber waras #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
5. Pengadaan lahan sumber waras tdk melalui proses yg memadai & terindikasi merugikan keuangan DKI sebesar Rp 191 milyar #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
6. Dlm rangka menindaklanjuti hasil temuan LHP BPK, pansus mengumpulkan info lapangan melalui beberapa kegiatan #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
7. Pertama,  Pansus LHP BPK melakukan Rapat konsultasi dgn BPK pada tgl. 31 juli 2015 #PansusLHP cc @iwanpili @RatnaSpaet
Transparan Anggaran @Transparan_RI
8. Dan Pansus melakukan rapat dgn Tim tindak lanjut LHP BPK pemprov DKI yg diketuai Wagub DKI Jakarta #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
9. Kedua, Pansus LHP BPK melakukan peninjauan lapangan di lokasi tanah sumber waras pd tgl.19 agustus 2015 #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
10. Setelah mengumpulkan data & informasi maka pansus LHP BPK membuat kesimpulan terkait pengadaan tanah sumber waras #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
11. Terkait temuan BPK dlm pengadaan tanah sumber waras yg terindikasi merugikan keuangan DKI Rp 191 milyar #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
12. Pansus menyimpulkan bahwa rekomendasi BPK blm dilaksanakan kecuali rekomendasi pembayaran SPT & PBB walau hanya 2009-2015 #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
13. Berdasarkan data dan kesimpulan yang telah dibuat, pansus LHP BPK memberikan rekomendasi sebagai berikut #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
14. Bahwa terhadap kasus pengadaan tanah RSSW yang tidak melalui proses memadai #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
15. sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp 191.334.550.000 krn Pemda DKI belum melaksanakan rekomendasi BPK #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
17. Agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan atas temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang2an dlm pembelian tanah RSSW  #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
18. juga merekomendasikan agar aparat hukum scr proaktif mengusut tuntas temuan yg berindikasi merugikan keuangan pemda DKI ini  #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
19. Terkait rekomendasi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan atas temuan dlm pembelian tanah RSSW, pansus merekomendasikan :  #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
20. Agar masa kerjanya dilanjutkan dgn tugas melakukan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan lanjutan yg dilakukan BPK #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
21. Terhadap rekomendasi Pansus, agar ditindaklanjuti oleh Gubernur & smua pihak terkait dlm sampai akhir thn anggaran #PansusLHP
Transparan Anggaran @Transparan_RI
Dan #PansusLHP pun mengeluarkan rekomendasi yg sama dgn KPK, yaitu meminta BPK utk melakukan Audit Investigatif

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.