KPK @KPK_RI
KPK menolak rencana revisi UU #RUUKPK No 30/2002 dengan pertimbangan sbb;
KPK @KPK_RI
1.Tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK, sesuai dgn pasal 2 angka 6 TAP MPR yang tidak menyebutkan adanya pembatasan wkt.#RUUKPK
KPK @KPK_RI
2.Tidak perlu dihapuskan kewenangan penuntutan karena merupakan bagian yg tdk terpisahkan dan terintegrasi.
KPK @KPK_RI
3.Selama ini KPK tlh mampu membuktikan adanya kerjasama yg baik antara penyelidik, penyidik, penuntut umum dalam seluruh pengadilan TPK.
KPK @KPK_RI
4.Pembatasan penanganan perkara KPK harus di atas 50 miliar tdk berdasar. Krn penanganan KPK fokusnya subjek hukum, bukan kerugian negara
KPK @KPK_RI
5.KPK memperkuat akuntabilitas kewenangan penyadapan. Putusan MK menyatakan bhw kewenangan penyadapan KPK tdk melanggar konstitusi.
KPK @KPK_RI
6.Selama ini kewenangan penyadapan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Bila dicabut maka akan melemahkan kewenangan penyidikan
KPK @KPK_RI
7.KPK ttp tdk berwenang mengeluarkan SP3 kecuali bila tersangka meninggal dunia dan tdk layak diperiksa di pengadilan
KPK @KPK_RI
8.KPK hrs diberikan kewenangan utk melakukan rekrutmen scr mandiri trmasuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum
KPK @KPK_RI
[SIARAN PERS] Tanggapan Atas Rencana Revisi UU No 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bit.ly/1Q7a5Uh
Login and hide ads.