Chat Mesum
@Portal_Kriminal
Berikut pasal-pasal kontroversial revisi UU KPK. Pasal2 yang akan membunuh pemberantasan korupsi di Indonesia #saveKPK
07/10/2015 09:14:43 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
Pasal 5. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan #saveKPK
07/10/2015 09:15:21 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
Pasal 13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, #saveKPK
07/10/2015 09:16:35 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, tindak pidana korupsi yang: #saveKPK
07/10/2015 09:17:02 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
(b) menyangkut kerugian negara paling sedkit Rp 50.000.000.000,00 #saveKPK
07/10/2015 09:17:29 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
(c) dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyidikan dimana ditemukan kerugian negara dengan nilai dibawah 50.000.000.000,
07/10/2015 09:18:22 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
maka wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yg diperlukan ke kepolisian dan kejaksaan
07/10/2015 09:19:03 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi #saveKPK
07/10/2015 09:19:30 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
Pasal 14 (1) Dlm melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
07/10/2015 09:20:24 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri
07/10/2015 09:20:59 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
Pasal 22 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: #saveKPK
07/10/2015 09:21:28 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
Pasal 23 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dibantu oleh Dewan eksekutif #saveKPK
07/10/2015 09:22:30 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b yang diajukan oleh Panitia Seleksi Pemilihan #saveKPK
07/10/2015 09:22:55 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
(6) Dewan Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh presiden #saveKPK
07/10/2015 09:23:15 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
Pasal 24 Dewan Eksekutif berfungsi menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi #saveKPK
07/10/2015 09:23:46 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
dan melaporkannya kepada Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi #saveKPK
07/10/2015 09:24:06 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
Pasal 39 1) Dalam melaksanakan tugas dan penggunaan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi maka dibentuk Dewan Kehormatan #saveKPK
07/10/2015 09:24:35 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
2) Dewan Kehormatan diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan dugaan terjadinya pelanggaran penggunaan wewenang #saveKPK
07/10/2015 09:25:10 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
yang telah ditetapkan dan menjatuhkan sanksi administrasi dalam bentuk tegoran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara #saveKPK
07/10/2015 09:25:51 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
dan pemberhentian dari pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan pelaporan tindak pidana yg dilakukan komisioner KPK & pegawai pada KPK
07/10/2015 09:26:51 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
3) Dewan Kehormatan bersifat AdHoc yang terdiri dari 9 anggota, yaitu 3 unsur dari pemerintah, #saveKPK
07/10/2015 09:28:10 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
3 unsur dari unsur aparat penegak hukum dan 3 orang unsur dari masyarakat #saveKPK
07/10/2015 09:28:29 WIB
Chat Mesum
@Portal_Kriminal
Pasal 42 Komisi Pemberantasan Korupsi BERWENANG MENGELUARKAN Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi
07/10/2015 09:28:59 WIB