"Pulihkan Wewenang Dan Eksistensi DPD Kembali Sesuai Putusan MK" by @TempoInstitute

Chirpified By @M4ngU5il
politician senate
Tempo Institute @TempoInstitute
1-DPR wajib hormati putusan MK yg kembalikan wewenang DPD dalam mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang (RUU). #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
2-U/ tiap RUU yg terkait dgn daerah, peran DPD tak blh diabaikan krn mrk representasi daerah dlm proses politik di parlemen #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
3-Patut dihargai jg upaya DPD ajukan judicial review u/ perubahan UU 17 /2014 ttg MPR, DPR, DPD, &DPRD (MD3) ke MK, Agustus 2014 #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
4-Undang-undang itu dianggap tidak mengakomodasi kepentingan DPD dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
5-Aturan 2014 tsb o/ DPD dinilai tak lbh baik daripada UU yg dikeluarkan pada 2009, yang pada 2012 juga telah diuji materi di MK #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
6-Hasilnya, MK amanatkan DPR libatkan DPD dlm proses pembahasan RUU yg berkaitan dgn daerah. Tp DPR abaikan putusan MK 2012 itu #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
7-UU MD3 pada 2014 disusun dengan tidak mengindahkan putusan tersebut. Keadaan itulah yang memantik langkah hukum DPD #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
8-Kini MK kembali mengambil keputusan tepat dgn memenangkan sebagian tuntutan DPD #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
9-terutama yang berkaitan dengan ikhtiar menempatkan DPD sejajar dengan DPR dlm tugas &fungsinya sesuai dgn Pasal 22D UUD 1945 #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
10-Keputusan ini kembalikan checks & balances di parlemen. DPD sbg salah satu kamar di parlemen memiliki lg wewenang imbangi DPR #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
11-Selama ini fungsi dan relasi legislasi DPD seperti dibonsai oleh DPR saat sebuah RUU masuk proses pembahasan. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
12-DPD tak mampu menjalankan tugas konstitusionalnya karena mendapat ganjalan untuk berpartisipasi dalam ruang sidang. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
13-Pernah dlm rapat kerja Komisi II dgn pemerintah yg dihadiri pimpinan Komisi I DPD, tjd perdebatan sengit ttg keterlibatan DPD #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
14-Saat itu wakil DPR tak memberikan kesempatan kepada DPD untuk menyampaikan pandangan atas materi yang dibahas. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
15-Hal ini tak blh tjd lg.Krn pembentukan DPD,selain u/ checks&balances legislatif, jg u/ perkuat ikatan antardaerah & demokrasi #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
16-Anggota DPD—dan bukan anggota DPR—inilah yang otoritatif dalam memahami kepentingan daerah yang diwakilinya. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
17-Merekalah pembawa aspirasi yang akan diperjuangkan dalam proses-proses politik di parlemen. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
18-Putusan MK perjelas legitimasi DPD u/ duduk sejajar dgn anggota DPR dlm bahas & putuskan RUU terkait dgn kepentingan daerah #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
19-Sejauh ini DPD aktif dlm produksi RUU yg jd domain kerjanya.Tp krn posisi yg dipinggirkan, tak byk RUU itu yg masuk Prolegnas #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
20-Hal ini menjadi ironi karena prestasi legislasi DPR sendiri amat rendah hingga pertengahan tahun ini. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
21-DPR harus segera melibatkan DPD dalam setiap pembahasan RUU yang berkaitan dengan daerah. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
22-Mengabaikan putusan MK sama artinya dengan mencederai penegakan hukum dan merusak hubungan ketatanegaraan #TajukTempo

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.