Pelindo Watch @kopi_hitam3
Banyak yang bisikin @RamliRizal. Diam sejenak, pelajari lebih dalam, dan konsolidasi. Lawan bekingnya kuat bener bro twitter.com/suaradotcom/st…
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Rasanya sudah banyak bantahan thd apologi RJ Lino ttg Opini Jamdatun yg dijadikan dasar konsesi JICT-HPH Hongkong. Publik jg uda bisa nilai.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Di sidang Panja Pelindo Komisi VI DPR jg uda banyak anggota DPR yg bantah bahwa Jamdatun tak dapat jd dasar utk ganti UU.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Dan lucunya, banyak pakar, DPR dan tweeps yg cerdas2 uda serius tanggapi opini jamdatun yg kata RJ Lino bolehkan konsesi, ternyata bohong.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Haa.. Ya ternyata RJ Lino bohong bahwa dia uda dapat opini Jamdatun yang bolehkan prpanjanng konsesi dg abaikan UU 17/2008.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Coba lihat surat Dewan Komisaris 30 Juli 2015 ini, ternyata opini Jamdatun tidak berikan pnjelasan tentang konsesi. pic.twitter.com/THygCmvFwW
Expand pic
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Opini Jamdatunyg disampaikan lewat surat tgl 17 Maret 2014 perihal pendapat hukum tidak mnejelaskan ktentuan UU no 17 th 2008 ttg Pelayaran.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Lebih2, pandapt Jamdatun sama sekali tdak menjelaskan mengenai konsesi. Jamdatun itu hanya jelasin jangka waktu pengoprasian n pemeliharaan
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Pndapat Jamdatun itu jg hanya didasarkan pd Permen BUMN ttg pendayagunaan aktiva tetap BUMN tnpa pertimbangkan UU 17/2008 ttg Pelayaran.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Jadi kalau RJ Lino bilang uda dapat pndapat Jamdatun yg bolehkan konsesi, itu bohong besar. Coba minta tunjukkan buktinya.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Jd kalau RJ Lino bilang uda dapat pndapat Jamdatun bolehkan konsesi, itu bohong besar. Minta aja tunjukkan buktinya. @SPJICT @PartaiSocmed
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Itu dia bro. Kita serius bahas jamdatun tak bisa kalahkan UU utk pndasaran RJ Lino yg ternyata bohong. twitter.com/PartaiSocmed/s…
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Selain pndapat Jamdatun, pndasaran RJ Lino di Panja Pelindo jg PP 64 tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan. Oke coba kita baca PP tersebut.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Seperti Pndapat Jamdatun, oleh RJ Lino, PP itu dipake utk dasar seolah berikan ruang utk Pelindo prpanjang konsesi tnpa izin Menhub.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Padahal Pasal 74 PP 64 th 2015 itu jelas menerangkan, usaha kepelabuhanan baru boleh dilakukan setelah ada konsesi dari otoritas pelabuhan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Bunyi pasal itu justru menguatkan UU no 17/2008 yg mengharuskan Pelindo utk konsesi dulu ke Otoritas Pelabhuan sbg wakil Menhub (Pemerintah)
Pelindo Watch @kopi_hitam3
lagipula PP itu baru dikeluarkan pada 19 Agustus 2015 kemarin. Kok bisa-bisanya uda dipake RJ Lino sbg pembenaran konsesi.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
PP itu gak berlaku surut. Kalaupun ada pendasaran soal konsesi, toh konsesi JICT-HPH uda ditantangani jauh hari sebelum PP itu dikeluarkan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Inilah anehnya RJ Lino, apa aja yg bisa dipake utk alasan walau belum baca utuh, dia pake. Mungkin timnya kurang cermat ngasih masukan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Sebagai penutup, coba kita lihat lg UU no 17/2008 yg nyata dilanggar RJ Lino. Lihat Pasal 82 Ayat (4), pasal 92, dan pasal 93.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Pasal 82 Ayat (4), otoritas pemerintah (menhub), berperan berikan konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) lakukan kegiatan pengusahaan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Kegiatan pengusahaan dituangkan dalam perjanjian. Termasuk konsesi kerjasama dengan pihak luar (asing).
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Pasal 92, Kegiatan jasa kepelabuhanan yg dilaksanakan BUP dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Pasal 93 berbunyi, BUP (Pelindo) berperan sbg operator yg mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Load Remaining (6)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.