Pelindo Watch @kopi_hitam3
Rasanya sudah banyak bantahan thd apologi RJ Lino ttg Opini Jamdatun yg dijadikan dasar konsesi JICT-HPH Hongkong. Publik jg uda bisa nilai.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Di sidang Panja Pelindo Komisi VI DPR jg uda banyak anggota DPR yg bantah bahwa Jamdatun tak dapat jd dasar utk ganti UU.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Dan lucunya, banyak pakar, DPR dan tweeps yg cerdas2 uda serius tanggapi opini jamdatun yg kata RJ Lino bolehkan konsesi, ternyata bohong.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Haa.. Ya ternyata RJ Lino bohong bahwa dia uda dapat opini Jamdatun yang bolehkan prpanjanng konsesi dg abaikan UU 17/2008.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Coba lihat surat Dewan Komisaris 30 Juli 2015 ini, ternyata opini Jamdatun tidak berikan pnjelasan tentang konsesi. pic.twitter.com/THygCmvFwW
Expand pic
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Opini Jamdatunyg disampaikan lewat surat tgl 17 Maret 2014 perihal pendapat hukum tidak mnejelaskan ktentuan UU no 17 th 2008 ttg Pelayaran.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Lebih2, pandapt Jamdatun sama sekali tdak menjelaskan mengenai konsesi. Jamdatun itu hanya jelasin jangka waktu pengoprasian n pemeliharaan
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Pndapat Jamdatun itu jg hanya didasarkan pd Permen BUMN ttg pendayagunaan aktiva tetap BUMN tnpa pertimbangkan UU 17/2008 ttg Pelayaran.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Jadi kalau RJ Lino bilang uda dapat pndapat Jamdatun yg bolehkan konsesi, itu bohong besar. Coba minta tunjukkan buktinya.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Itu dia bro. Kita serius bahas jamdatun tak bisa kalahkan UU utk pndasaran RJ Lino yg ternyata bohong. twitter.com/PartaiSocmed/s…
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Selain pndapat Jamdatun, pndasaran RJ Lino di Panja Pelindo jg PP 64 tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan. Oke coba kita baca PP tersebut.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Seperti Pndapat Jamdatun, oleh RJ Lino, PP itu dipake utk dasar seolah berikan ruang utk Pelindo prpanjang konsesi tnpa izin Menhub.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Padahal Pasal 74 PP 64 th 2015 itu jelas menerangkan, usaha kepelabuhanan baru boleh dilakukan setelah ada konsesi dari otoritas pelabuhan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Bunyi pasal itu justru menguatkan UU no 17/2008 yg mengharuskan Pelindo utk konsesi dulu ke Otoritas Pelabhuan sbg wakil Menhub (Pemerintah)
Pelindo Watch @kopi_hitam3
lagipula PP itu baru dikeluarkan pada 19 Agustus 2015 kemarin. Kok bisa-bisanya uda dipake RJ Lino sbg pembenaran konsesi.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
PP itu gak berlaku surut. Kalaupun ada pendasaran soal konsesi, toh konsesi JICT-HPH uda ditantangani jauh hari sebelum PP itu dikeluarkan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Inilah anehnya RJ Lino, apa aja yg bisa dipake utk alasan walau belum baca utuh, dia pake. Mungkin timnya kurang cermat ngasih masukan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Sebagai penutup, coba kita lihat lg UU no 17/2008 yg nyata dilanggar RJ Lino. Lihat Pasal 82 Ayat (4), pasal 92, dan pasal 93.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Pasal 82 Ayat (4), otoritas pemerintah (menhub), berperan berikan konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) lakukan kegiatan pengusahaan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Kegiatan pengusahaan dituangkan dalam perjanjian. Termasuk konsesi kerjasama dengan pihak luar (asing).
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Pasal 92, Kegiatan jasa kepelabuhanan yg dilaksanakan BUP dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Pasal 93 berbunyi, BUP (Pelindo) berperan sbg operator yg mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Pasal 93 ini pertegas peran Pelindo hanya operator yg tugasnya sangat teknis. Sementara regulatornya adalah Menhub via otoritas Pelabuhan.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Dari pasal itu, jelas UU no 17/2008 jd pagar dimana Pelindo II tak boleh mlabraknya. Maka ini jelas mmbatasi ruang gerak RJ Lino.
Pelindo Watch @kopi_hitam3
Karena RJ Lino tak mau dipagari, dia labrak UU itu. Pdhal uda tiga Menhub yg surati dia, Freddy Numbari, EE Mangindaan, dan Ignasius Jonan.
Load Remaining (2)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.