Perspektif Hukum Orang Awam thdp Masalah RJ Lino by @JohnySibuea cc @PartaiSocmed

Chirpified
1
Pourquoi @JohnySibuea

1. Forum ILC yang lalu mengangkat masalah RJ Leno Dirut Pelindo terkait dengan jurus rajawai kepret Rizal Ramli.

18/09/2015 15:38:28 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

2. Berbagai argumentasi hukum yg berkembang di forum tsb menunjukkan bhw dlm pengelolaan BUMN ssungguhnya tlh terjadi disharmoni hukum.

18/09/2015 15:38:55 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

3. Disharmoni hukum tsb terkait dengan pendapat apakah BUMN masuk dalam ranah hukum publik atau hukum privat?

18/09/2015 15:39:16 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

4. Jika ranah hukum publik maka bagi BUMN berlaku juga UU Keuangan Negara.

18/09/2015 15:39:39 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

5. Jika ranah hukum privat maka pengaturan BUMN didasarkan UU Perseroan

18/09/2015 15:40:11 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

6. UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor tlh menetapkn bahwa lingkup keu neg adlh tmsk jg kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.

18/09/2015 15:40:35 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

7. Dg demikian UU Tipikor telah menetapkan bhw BUMN masuk pada ranah hukum publik.

18/09/2015 15:40:55 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

8. Jika terjadi kerugian pada suatu BUMN, maka kerugian tersebut termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara.

18/09/2015 15:41:11 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

9. Sementara itu, UU 28/1999 ttg Penyelenggaraan Negara yg bebas KKN tlh jika ditafsirkan bagi perilaku direksi BUMN tlh menggariskan:

18/09/2015 15:41:33 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

10. (a) Direksi menunjukkan cara bekerja yang lebih efisien pada perilaku organisasi maupun perilaku individu direksi.

18/09/2015 15:41:54 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

11. (b) Direksi hrs menunjukkan Peran sebagai alat kepentingan negara untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat

18/09/2015 15:42:13 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

12. (c) Direksi dlm mengelola perusahaan mampu menutup kebocoran keuangan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

18/09/2015 15:42:30 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

13. BUMN jika tidak didasarkan oleh ketiga aspek di atas, pada akhirnya akan segera menjadi BUMN dengan sistem yang rapuh.

18/09/2015 15:42:50 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

14.Krn berbentuk Perseroan, maka BUMN juga subyek hukum dari UU 40/2007 tentang Perseroan.

18/09/2015 15:44:37 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

15. Pasal 1 angka 5 dari UU Perseroan tlh mengatur tanggungjawab Direksi dlm konteks “fiduciary relationship” antara direksi dg perseroan.

18/09/2015 15:45:22 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

16. Fiduciary relationship tsb mnytkn bhw direksi dalam melakukan suatu tindakan, mempunyai kewajiban se-mata2 untuk kepentingan perseroan.

18/09/2015 15:46:00 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

17. Dalam hal ini,direksi hrs menunjukkan integritas dan loyalitas yg tinggi, dan bertindak se-mata2 hanya untuk kepentingan perseroan.

18/09/2015 15:46:16 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

18. Dengan demikian Fiduciary relationship adalah sumber referensi yang berlaku bagi direksi perseroan dlm mengelola perseroan.

18/09/2015 15:46:34 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

19. Dipastikan bhw rendahnya fiduciary relationship,akan berpengaruh terhadap penyimpangan yang terjadi pada level pegawai pelaksana.

18/09/2015 15:46:53 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

20. Dlm forum ILC yl, Refly Harus sbg pakar hkm tata negara menyinggung tentang konsep business judgment rule dlm pengelolaan BUMN.

18/09/2015 15:47:12 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

21. Konsep business judgment rules inilah yg dikatakan Wapres sbg kriminalisasi kebijakan direksi BUMN.

18/09/2015 15:47:31 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

22. Acuan hukum bagi konsep business judgment rules adlh Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tentang Perseroan.

18/09/2015 15:47:51 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

23. Pasal tsb menyatakan bhw Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan hal2 sbb:

18/09/2015 15:48:47 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

24. (a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

18/09/2015 15:49:16 WIB
Pourquoi @JohnySibuea

25. (b) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

18/09/2015 15:49:39 WIB
Load Remaining (17)

Comment