INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
Prof. Romli Atmasasmita: Ahok Sangat Bisa Dijerat Pasal 207 KUHP . Siapa berani menggugat ????
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
1.Juli lalu,pakar hukum pidana,Prof. Romli Atmasasmita,menilai pernyataan Ahok thdp (BPK) adalah penistaan dan lepecehan thdp lembaga negara
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
2.“Pernyataan-pernyataan Gubernur DKI di media terhadap BPK RI merupakan penistaan terhadap lembaga negara
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
3.karena mereka bertugas atas mandat undang-undang dasar dan undang-undang,”
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
4.Atas penistaan yang dilakukan itu, tambahnya, Ahok dapat dipidanakan. “Penistaan terhadap lembaga negara dapat diancam pidana sesuai KUHP,
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
5.BPK,merupakan satu-satunya lembaga yang berdasarkan konstitusi dan undang-undang berwewenang melakukan audit keuangan lembaga negara.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
6.Karenanya, BPK tidak bisa dipandang tidak kredibel. “Yang ganjil, BPK RI lembaga tinggi negara sejajar dengan presiden, MPR, dan DPR.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
7.Bisa2nya disemprot seorang gubernur,”30 Agustus lalu,Romli kembali menegaskan soal ini.“Penghinaan terhadap BPK melanggar Pasal 207 KUHP!”
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
8.Ahok memang menuding BPK gila krn tlh meminta laporan uang makannya diperinci secara detail dlm laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
9.Tak hanya itu, Ahok pun menantang semua anggota BPK untuk membuktikan pajak yang dibayar serta melaporkan harta kekayaan ke KPK.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
10. Ahok ingin tahu apakah semua anggota BPK benar-benar bersih dan bebas dari korupsi.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
10.Ahok ingin tahu apakah semua anggota BPK benar-benar bersih dan bebas dari korupsi
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
11.Ahok spt itu awalnya krn Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yg ia menerima rapor merah dr BPK.BPK memberi nilai opini“Wajar dg Pengecualian”
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
12.dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun 2014.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
13.Karena, BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
14.Salah satu yang terindikasi merugilkan negara adalah pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras di Tomang Utara, Jakarta Barat.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
15. BPK, atas perintah (KPK), kini sedang melakukan audit investigatif soal pembelian tersebut.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
16.Sementara itu,sebelumnya, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun mengakui rencana pembelian lahan itu pertama kali muncul dari Ahok.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
17. Dan, kemudian diketahui juga, persetujuan pembelian lahan bermasalah itu diputuskan Ahok hanya dalam tempo sehari.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
18. pada 30 Agustus lalu, kisruh soal tanah itu karena itu tanah sengketa, dengan Perkumpulan Chandra Naya tapi dibeli Pemda DKI.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
19. “Ya, salah, Pemda DKI. Tanah sengketa dibeli?,” kata Romli seperti ditulis pribuminews.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
20.Transaksi jual beli tanah sengketa itu, tambahnya, cacat hukum dan Pemda DKI pun tidak dapat kuasai tanah tersebut alias gigit jari.
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
21.Rugi negara karena dana APBD sudah dibayar,”
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
21. Rugi negara karena dana APBD sudah dibayar,”
INDONESIABÈRDUKA @SurYosodipuro_
22. Kasus tanah tersebut sekarang menjadi kasus pidana dan Ketua Perkumpulan Chandra Naya telah menjadi terdakwa.
Load Remaining (4)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.