#NO2ISIS @TolakBigotRI
Masyarakat Indonesia yg mayoritas muslim akhir2 ini merasa cemas & khawatir dgn pemberitaan di media masa ttg ketakhalalan BPJS oleh MUI
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Pernyataan lembaga swadaya masyarakat MUI yg mempermasalahkan kehalalan BPJS yg dikelola BUMN ini sungguh sangat kontroversial
#NO2ISIS @TolakBigotRI
MUI mengajukan banyak alasan yg dikutip oleh media masa bahwa proses yg dilakukan BPJS banyak mengandung unsur riba
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Yang dalam syariat Islam riba termasuk sesuatu yg diharamkan. Jadi menurut MUI BPJS adalah haram
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Lalu harus bagaimana cara kita menyikapi hiruk pikuk fatwa MUI yg trtkadang malah membuat keresahan?
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Yg harus kita tau bahwa LSM spti MUI itu berada dalam struktur pemerintah / cuma sebagai lembaga konsultasi, itu dulu yg harusnya diperjelas
#NO2ISIS @TolakBigotRI
kalau itu tak diperjelas, maka setiap kali muncul persoalan serupa kasus BPJS ini maka akan mengundang pro-kontra &keresahan di tengah masy
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Tapi kalau benar MUI itu lembaga konsultasi, mestinya pemerintah sudah berkonsultasi dengan MUI sebelum sebuah aturan/kebijakan diterbitkan.
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Fakta ini membuktikan bahwa memang posisi MUI bukan sebagai lembaga konsultasi bagi pemerintah.
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Dengan kata lain, lembaga konsultasi pemerintah itu bekerja ketika pemerintah akan, atau lebih tepatnya sebelum membuat peraturan
#NO2ISIS @TolakBigotRI
.. konsultasi dulu ke lembaga tersebut, tapi ini tidak ada
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Nah ini bukti bahwa memang pemerintah tidak memposisikan MUI sebagai bagian dari struktur negara.
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Jika itu persoalanya maka MUI sudah salah kaprah, sayangnya krn posisi negara dalam hal ini tidak jelas, relasi dengan MUI juga tidak jelas
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Banyak orang akan bingung, jangan2 MUI itu bagian dari lembaga pemerintah sehingga keputusan MUI dianggap mengikat.
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Atau mungkin MUI sendiri yang sudah seringkali memposisikan diri seperti itu sehingga LSM ini merasa perlu untuk mengingatkan pemerintah
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Kondisi seperti ini seolah pemerintah berada di bawah MUI, padahal tak ada dasar hukum yg mengatur soal ini
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Karena Indonesia bukan negara agama maka sudah selayaknya untuk mengabaikan segala fatwa yg hanya mengikat untuk kalangan tertentu saja
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Pemerintah kalo sudah berbicara kesejahteraan rakyat tentunya ini sudah dipertimbangkan. Jika harus sejalan dg MUI berarti kita negara agama
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Indonesia adl negara berkonstitusi, segalanya sudah diatur di dalamnya. Apapun itu yg tujuannya u/ kesejahteraan rakyat kita mesti mendukung
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Negara mempunyai hak u/ menolak segala fatwa dari MUI yg bertentangan dg konstitusi. Karena memang MUI bukan lembaga konsultasi resmi negara
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Sebenarnya ada beberapa syarat untuk bisa menjadi ulama, sehingga kalo sudah memenuhi syarat maka fatwa yg dikeluarkan pun tak asal bicara
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Syarat pertama, kompetensi. Ini menyangkut intelektualitas ilmu yang berhubungan dengan penyimpulan hukum
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Utamanya ya menguasai Alquran dengan beragam tafsir secara komprehensif
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Lalu menguasai hadis dengan aneka sanad dan metode2 takhrij, dengan rijalnya, dengan ditambah lagi ilmu2 penunjang untuk itu.
#NO2ISIS @TolakBigotRI
Artinya gak mungkin ada orang tiba2 muncul begitu saja bicara tentang fatwa. Ya pasti lah dia harus terlebih dahulu belajar
Load Remaining (22)

Comment

KASIHAN INDONESIA @nilamerah1 30/08/2015 12:32:54 WIB
Sampean kok repot. Gak pake bpjs ya ndak apa2. Sampean putar2 lidah.lo siapa.....??? Mo tipu-tipu. Kalo mo jd temene setan gak usah ajak2. Dag lama asuransi model bpjs haram brow.
cariTAHU @RajanaWisata 01/09/2015 08:12:45 WIB
mau ketawa bacanya, satu sisi bilang fatwa tidak harus diikuti tapi kenapa repot nyela nyela sampe bilang mui cuma lsm. pake sok soan bikin syarat2 menjadi ulama.... siapa sampean ? lsm bukan, lembaga pemerintah bukan, ....???
Login and hide ads.