JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 Rapat dipimpin oleh Nuroji @Gerindra #Jabar6 pkl 10.32 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 ketum PDUI: kami bekerja di garda terdepan untuk kesehatan bangsa Indonesia
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDUI: Saat ini beberapa lulusan dokter sudah lulus tapi ijazahnya masih ditahan sehingga menghambat pengabdian thd masyarakat
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 ketum PDUI: negara menghambat mereka untuk bertugas, hanya karena UU Pendidikan Dokter yg tidak bersinergi
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDUI: Yang menahan dalam kasus ini adalah institusi pendidikan.
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDUI: Saya sudah berkali2 mempermasalahkan hal ini di #kom9 tapi tidak pernah dihiraukan.
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDUI: Sy ingin memberi judul presentasi kami kegaduhan institusi kedokteran tanggung jawab siapa?
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDUI: Hal ini sebagai akibat dari UU DikDok yang tidak mampu terlaksana.
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDUI: perubahan nomenklatur kemendikbud menimbulkan kekisruhan baru karena ada kebijakan yg seharusnya tidak dilanjutkan
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI): Kami hadir karena keresahan kami di kampus karena ditahan ijazahnya
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI: Ijazah kami ditahan sejak tahun lalu karena adanya edaran dari Dirjen Dikti.
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI: Hak ijazah dan surat ijin dokter kami mutlak dilindungi berdasar uu dikti no.12 th 2012 dan permendikbud no.11 th 2014
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI:Kami minta ijazah kami ke fakultas tapi kami digiring unt mengikuti uji kompetensi mahasiswa padahal kami bukan mahasiswa lagi
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI:Kami sudah yudisium tapi dipaksa untuk mengikuti uji kompetensi dgn menahan ijazah kami
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI : Kalau mau perbaikan, perbaiki dari awal pendidikan. Jangan menahan hak kami di ujung pendidikan kami.
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI : Dgn uji kompetensi, kami harus meminta uang pada org tua kami lagi padahal kami sudah lulus. Tarif ujian juga berbeda2
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 dr. Aswan: uji kompetensi itu bukan satu2nya menjadi tolak ukur, harusnya dari awal program pendidikan kami,
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI: Kata pemerintah mereka perlu dokter yg banyak tapi mereka memotong kaki kami. Kami harus tunggu 3 bulan lg untuk ikut ujian
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 dr.Aswan: universitas kami sudah menganggap Dikti adalah Tuhan, Dikti mengancam apabila protes akan (penurunan akreditasi)
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI: Dikti mengancam kalau univ mengeluarkan ijazah pd mahasiswa akreditasi akan dturunkan & pembangunan infrastruktur dihambat
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI:Kami juga dihambat kalau tidak lulus uji kompetensi selama beberapa kali maka kami akan di DO padahal kami sdh yudisium
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 dr.Aswan: Dikti menyalahgunakan wewenangya, sesuai UU dikdok seharusnya ijazah kami diterbitkan
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI: Dikti tidak bisa membedakan antara ijazah dan sertifikat kompetensi.
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 PDMI: Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan Dikti adlh biaya uji kompetensi. Padahal seharusnya sudah terintegrasi dgn SPP
JejakParlemen.id @WikiDPR
#kom10 dr.Aswan: di maranata, setiap tes dibutuhkan biaya 6,1 jt, ketika tidak lulus kami minta 6,1 jt lagi. Tanpa ada pemasukan.
Load Remaining (62)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.