JokopediaID @JokopediaID
1. PNS merupakan aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang bekerja melayani masyarakat setiap hari secara profesional.
JokopediaID @JokopediaID
2. Sebagai pelayan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka PNS harus bersikap netral ...
JokopediaID @JokopediaID
3. dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. #PNSNetral cc. @Info_PNS pic.twitter.com/Kej6TOYKMa
Expand pic
JokopediaID @JokopediaID
4. Selain itu, juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. #PNSNetral
JokopediaID @JokopediaID
5. Men PAN-RB @yuddychrisnandi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS untuk bersikap netral ...
JokopediaID @JokopediaID
6. dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilakukan pada Desember 2015. #PNSNetral cc. @InformasiPNS
JokopediaID @JokopediaID
7. Hal ini beliau pertegas dgn dikeluarkannya SE Menteri PAN-RB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 ...
JokopediaID @JokopediaID
8. yang berisi tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
JokopediaID @JokopediaID
9. Isi edaran tsb ditujukan kepada pada seluruh ASN atau PNS, seperti Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, ...
JokopediaID @JokopediaID
10. Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para Sekjen Lembaga Negara, ...
JokopediaID @JokopediaID
11. para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati, dan Walikota. #PNSNetral
JokopediaID @JokopediaID
12. “Pemerintah mewanti-wanti PNS untuk betul-betul netral, profesional, dan tdk terlibat di dalam kampanye pilkada."
JokopediaID @JokopediaID
13. Hal ini kita lakukan supaya pilkada ini tidak menguntungkan salah satu pihak, khususnya petahana,” ungkap Yuddy
JokopediaID @JokopediaID
14. Sesuai UU No. 5/2014 ttg ASN, PNS yg menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, akan dijatuhi hukuman ...
JokopediaID @JokopediaID
15. berupa diberhentikan dgn tidak hormat. Selain itu, dalam PP No. 53/2010 ttg Disiplin PNS, para PNS dilarang ...
JokopediaID @JokopediaID
16. memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. (politik.rmol.co/read/2015/07/2…)
JokopediaID @JokopediaID
17. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman mengatakan,
JokopediaID @JokopediaID
18. surat edaran yg diterbitkan oleh Kemen PAN-RB sbg langkah mewujudkan ASN yg bersih & bebas dr intervensi politik.
JokopediaID @JokopediaID
19. “ASN harus tetap menjaga keprofesionalitasannya dan memberikan pelayanan publik. Tidak malah ribet ... “
JokopediaID @JokopediaID
20. “ ... dalam urusan politik, Jika ada yang melakukan pelanggaran, langsung dicatat dalam berita acara,” tegasnya.
JokopediaID @JokopediaID
21. Herman menambahkan, selain menjaga netralitas selama pilkada berlangsung, PNS juga dilarang menggunakan ...
JokopediaID @JokopediaID
22. fasilitas negara untuk dipergunakan saat kampanye. #PNSNetral cc. @BKN_RI pic.twitter.com/JlISbPWoOg
Expand pic
JokopediaID @JokopediaID
23. "Kendaraan dinas, ruang rapat, dan perlengkapan kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik," ujarnya.
JokopediaID @JokopediaID
24. Selain itu PNS juga dilarang membuat keputusan atau tindakan yang berat sebelah atau merugikan ...
JokopediaID @JokopediaID
25. salah satu pasangan calon selama masa kampanye pilkada. "Larangan ini meliputi kegiatan pertemuan, ajakan, ..."
Load Remaining (6)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.