Sekedar Mengingatkan, Kita Pernah Menentang Sistim Otoriter.

Saat ini bukan zamannya Presiden takut dikritik atau diprotes olh civil society, media, intelektual, atau masyarakat umumnya.
publicpolicy otoriter pasal Jokowi penghinaan Indonesia kuhp presiden
Fadli Zon @fadlizon
(1). Siang tweeps. Saya sdg di Manado. Melalui tweet, saya mencoba menjawab pertanyaan media mengenai usulan pasal penghinaan Presiden.
Fadli Zon @fadlizon
(2). Saya berpandangan, pasal penghinaan Presiden tak boleh dihidupkan kembali.
Fadli Zon @fadlizon
(3). Usulan Pemerintah memasukan pasal penghinaan Presiden dlm Rancangan Kitab Hukum Pidana (RKUHP), merupakan kemunduran hukum di Indonesia
Fadli Zon @fadlizon
(4). Sebab, pasal karet itu sdh dibatalkan MK tahun 2006, karena tak jelas batasannya dan justru malah menimbulkan ketidakpastian hukum.
Fadli Zon @fadlizon
(5). Keputusan MK sendiri adalah final dan mengikat.
Fadli Zon @fadlizon
(6). Jika Presiden mengusulkan lagi psl penghinaan Presiden, sama saja Presiden membuat aturan yg bertentangan dgn konstitusi.
Fadli Zon @fadlizon
(7). Saya khawatir Pak Jokowi belum baca keputusan MK tersebut.
Fadli Zon @fadlizon
(8). Atau malah jangan2 Pak Jokowi tidak tahu rancangan usulan pemerintah ini?
Fadli Zon @fadlizon
(9). Pasal Penghinaan Terhadap Presiden tak boleh masuk KUHP dan harus dicabut.
Fadli Zon @fadlizon
(10). Ini dapat menjadi instrumen pemerintah untuk membungkam pihak-pihak yang mengkritik Presiden.
Fadli Zon @fadlizon
(11). Saat ini bukan zamannya Presiden takut dikritik atau diprotes olh civil society, media, intelektual, atau masyarakat umumnya.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.