(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
BPJS Kesehatan mempunyai potensi mengalami defisit setiap tahun karena pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Semoga saya salah!
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Salah satu sumber pemasukan utama yang diterima BPJS Kesehatan berasal dari iuran peserta, namun jumlah iuran yang terkumpul belum optimal.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Karena jumlah iuran yang terkumpul belum optimal, maka rasio klaim BPJS Kesehatan melebihi 100%. Idealnya,
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Idealnya, rasio klaim itu sekitar 90% yakni dari 100% pemasukan hanya 90% yang digunakan untuk membayar klaim ke fasilitas kesehatan.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Saya menilai kondisi itu mengancam keberlanjutan prog JKN. karena itu menurut saya, besaran iuran harus direvisi & dilakukan rasionalisasi.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Jika tidak melakukan revisi iuran dan rasionalisasi terhadap tarif pelayanan, setiap tahun BPJS Kesehatan potensial mengalami defisit.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Misalnya, pemasukan BPJS Kesehatan tahun 2014 sekitar 47,324 t, sedangkan pengeluarannya sekitar 49,146 t. Ada defisit 1,8 triliun.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Saya melihat, meskipun saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan mengalami peningkatan, tetap tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Akar permasalahannya, besaran iuran yg diatur Perpres No. 111/2013 tidak sebanding dngn pengeluaran terkait implikasi Permenkes No. 59/2014.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Pembenahan itu harus dilakukan secara sistemik, bukan saja revisi iuran JKN tapi juga dibutuhkan kerjasama semua pihak
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Kemudian, mengevaluasi batas atas dan bawah upah yang digunakan untuk membayar iuran bagi peserta pekerja penerima upah (PPU).
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Perbaikan juga perlu menyasar kapitasi sehingga bisa mendorong peningkatan pelayanan di faskes tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Tarif INA-CBGs untuk RS pemerintah dan swasta bagi saya juga harus dibedakan. Sebab, RS swasta tidak mendapat subsidi dari pemerintah.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Saya berharap pembenahan iuran bisa mendanai seluruh biaya pelayanan kesehatan juga untuk menghindari agar JKN tak dianggap produk inferior.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Selain itu, saya berharap iuran itu bisa dan mampu membayar pelayanan kesehatan kepada faskes sesuai dengan harga keekonomian.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Jika berbagai pembenahan itu tidak dilakukan, maka saya memastikan peserta BPJS Kesehatan akan dinomor duakan oleh faskes.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
Sekian kultwit BPJS Kesehatan yang tidak jelas ini :)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.