rakyat bicara @RBicara
1. Kasus revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membuat heboh medsos.
rakyat bicara @RBicara
2. Pasalnya, dengan merevisi peraturan pemerintah yang baru ditandatangani pada 30 Juni tersebut
rakyat bicara @RBicara
3. itu artinya Presiden Joko diragukan telah membaca isi peraturan pemerintah tersebut sebelum menandatangani atau menekennya.
rakyat bicara @RBicara
4. Apalagi, Joko juga pernah melakukan hal itu sewaktu menandatangani Peraturan Presiden tentang Uang Muka Kendaraan Pejabat.
rakyat bicara @RBicara
5. “Apakah Pak Presiden Jokowi sudah membaca isi PP yang ditekennya?
rakyat bicara @RBicara
6. Jangan2 tdk mngetahui isi PP bhw besaran nilai yg bisa diambil stlah 10 thn hnya 10 %,” kata Ketua Komisi IX Bdang Tnaga Kerja Dede Yusuf
rakyat bicara @RBicara
7. Diungkap Dede, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015.
rakyat bicara @RBicara
8. “Ternyata peraturan pemerintah-nya baru diteken Presiden 30 Juni.
rakyat bicara @RBicara
9. Padahal, Komisi IX DPR sudah meminta sejak lama untuk disosialisasi,” ujar Dede.
rakyat bicara @RBicara
10. Terkait hal ini, di Twitter pun muncul hastag atau tanda pagar #JokowiSalahTeken, yang diprakarsai oleh pemilik akun @ypaonganan.
rakyat bicara @RBicara
11. Tanda pagar itu sempat menduduki peringkat teratas dalam trending topic dunia.
rakyat bicara @RBicara
12. bahkan hastag itu masih masih menempati urutan ketujuh trending topic dunia.
rakyat bicara @RBicara
13. Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo
rakyat bicara @RBicara
14. revisi peraturan pemerintah tersebut semakin membuktikan manajemen pemerintahan Joko dan kantor kepresidenan masih amburadul.
rakyat bicara @RBicara
15. “Karena, kasus ini terjadi di bulan kesembilan usia pemerintahan Jokowi dan itu menjadi indikasi
rakyat bicara @RBicara
16. terlalu banyaknya orang yang tidakqualified dalam pemerintahan Jokowi,” ujar Bambang
rakyat bicara @RBicara
17. Karena tidak qualified, tambahnya, para menteri melakukan kecerobohan dalam kasus PP BPJS Ketenagakerjaan itu.
rakyat bicara @RBicara
18. Mnrt Bamsoet, para menteri itu arogan krn merancang PP BPJS Ketenagakerjaan tanpa terlebih dulu mndengarkan aspirasi masyarakat pekerja.
rakyat bicara @RBicara
19. “Kalau para menteri teknis itu mau mendengarkan masukan pekerja tentang mekanisme pencairan dana jaminan hari tua
rakyat bicara @RBicara
20. PP itu tidak akan bermasalah,” katanya.
rakyat bicara @RBicara
21. Kecerobohan para menteri terkait itu ternyata diikuti oleh orang-orang kepercayaan Joko di kantor presiden, kata Bamsoet lagi.
rakyat bicara @RBicara
22. Tanpa membaca dan mempelajari muatan PP itu, mereka langsung menyodorkannya ke presiden untuk ditandatangani.
rakyat bicara @RBicara
23. “Jelas bahwa Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara patut dipersalahkan.
rakyat bicara @RBicara
24. Mensekab dan Mensesneg seharusnya tdk asal-asalan dlm menyodorkan dokumen apa pun yang memerlukan tandatangan presiden,” tutur Bamsoet.
Load Remaining (5)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.