1
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
1. Salah alamat jika bertanya kepada @hanifdhakiri tentang BPJS, karena BPJS itu bukan milik pemerintah, tapi perusahaan asuransi swasta.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
2. Tapi anehnya perusahaan swasta yang dilegalkan melalui UU dan gunakan dana buruh jamsostek yg hampir 250 Triliun itu @hanifdhakiri
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
3. Walaupun katanya BPJS badan Hukum Publik, pada kenyataannya di UU SJSN dan UU BPJS, jelas sekali sifatnya sangat swasta @hanifdhakiri
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
4. Jadi jika tanya menteri @hanifdhakiri soal BPJS maka dpt dipastikan beliau angkat tangan karena BPJS bukan milik negara @hanifdhakiri
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
5. Silahkan langsung tanya @jokowi pasti beliau juga angkat tangan, karena presiden tidak punya hak intervensi dlm BPJS @hanifdhakiri
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
6. BPJS itu perusahaan asuransi yang diberi label Jaminan sosial. UU sebagai alat marketing perusahaan. Buruh harus tau itu! - Tks
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
1. Kalau bicara soal BPJS, jelas bahwa proses Perpindahan dari Jamsostek ke BPJS adalah ILEGAL. soal bagamana ilegalnya, Next pembahasan..
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
2. Kalau bicara BPJS itu merugikan kaum buruh dibandingkan waktu di Jamsostek, itu benar! tapi nanti dibahas pada pembahasan selanjutnya.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
3. Yang lagi ramai sekarang ini adalah tentang PP No.46 tahun 2015, tentang JHT yang dulu bisa dicairkan dalam waktu 5 tahun kini 10 tahun.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
4. Dimana selain harus 10 tahun minimal menjadi peserta BPJS, dana itu akan cair setelah berumur 56 tahun, setelah memasuki masa pensiun
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
5. Jadi jika sudah menjadi peserta 10 tahun tapi belum berumur 56, hanya dibayarkan sebesar 10%.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
6. Tapi jika sudah berumur 60 tahun pun jika belum 10 tahun menjadi peserta, tidak bisa juga dapatkan dana JHT secara Full..
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
7. hal ini menimbulkan protes dikalangan buruh, organisasi buruh, LSM dll. mrk menuntut agar PP itu dicabut & berlakukan seperti biasa lagi
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
8. Mereka menuntut Menteri dan pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah tersebut. @hanifdhakiri @rieke_diah
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
9. Faktanya, PP itu 100% tidak salah! dan PP itu berdasarkan UU no. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional @hanifdhakiri
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
10. Pada pasal 37 ayat 1 (UU SJSN) menyatakan manfaat Jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan pada saat peserta memasuki pensiun!
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
11. Pasal 37 ayat 3 (UU SJSN) menyatakan manfaat dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu,setelah kepesertaan minimal 10 tahun!
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
12. Penjelasan pasal 37 ayat 3 menyatakan "Sebagian JHT dapat dibayarkan untuk membantu peserta mempersiapkan diri memasuki masa pensiun"
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
13. Klop kan? UU dan Peraturan Pemerintahnya? lalu dimana salahnya? Malah jika gunakan aturan lama bertentangan dengan UU SJSN!
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
14. Saya objektif saja melihatnya. bahwa yang diteriakkan oleh para buruh, organisasi buruh, LSM dan sebagainya tidak tepat!
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
15. Malah jika dikabulkan keinginan mereka, maka hasilnya adalah PP itu melanggar UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN @hanifdhakiri @rieke_diah
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
16. BPJS itu memang jelas brengsek, karena merampok uang Peserta Jamsostek tanpa izin dan dilegalkan oleh Pemerintah, DPR dan oleh MK.
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
17. Tapi jika bicara dalam konteks UU dan PP, maka jelas bhw aturan yang dikeluarkan BPJS itu tidak melanggar UU! @hanifdhakiri @rieke_diah
Teddy Gusnaidi @TeddyGusnaidi
18. Buruh ubah pola perjuangannya dengan mendorong revisi UU SJSN atau dengan kembali mengajukan Judicial review ke MK. @Yusrilihza_Mhd
Load Remaining (1)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.