"Pembahasan Dana Aspirasi Antara Pengawasan Dan Prinsip Bernegara" by @Saididu & @FerryKoto

Chirpified By @M4ngU5il
publicpolicy aspiration budgeting
Muhammad Said Didu @saididu
Dana aspirasi bukan sekedar pengawasan - ini masalah prinsip bernegara - pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Muhammad Said Didu @saididu
Ketidakpastian pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan titik awal hancurnya sistem kenegaraan
Muhammad Said Didu @saididu
Ahli2 hukum tata negara diam seribu bahasa di saat ada gerakan politik yg mengarah pada ketidakjelasan batasan eksrkutif dg legislatif
Ferry Koto @ferrykoto
@saididu dimana ndak jelas batas nya pak? Bukannya sifatnya usulan program, selamat ini apa rakyat bisa usul program?
Muhammad Said Didu @saididu
@ferrykoto gunakan hak budget - bukan memberikan jatah alokasi per anggota - DPR/DPRD punya hak budget utk ikut atur sesuai aspirasi
Muhammad Said Didu @saididu
Krn hak budget, tidak ada satu rupiah pun APBN/APBD yg boleh dicairkan tanpa persetujuan DPR/DPRD - itulah saluran alokasi utk aspirasi
Muhammad Said Didu @saididu
Sebenarnya seluruh dana APBN/ APBD adalah berdasarkan aspirasi DPR/DPRD lewat hak budget dlm penetapan APBN/APBD.
Ferry Koto @ferrykoto
@saididu wah wah, koq bisa kesimpulannya begitu pak? Ingat kasus apbd dki yg istilah ahok dikunci, dprd tdk bisa koreksi?
Muhammad Said Didu @saididu
@ferrykoto aturannya mmg demikian. Tdk ada satu rupiahpun APBN/APBD yg boleh digunakan tanpa persetujuan DPR/DPRD
Ferry Koto @ferrykoto
@saididu Hak budheting dgn dana aspirasi/UP2DP beda jenis kelaminnya itu pak, loq bisa sama. melihatnya bagaimana?
Muhammad Said Didu @saididu
@ferrykoto mari bicara prinsip bernegara dan bedakan fungsi lembaga negara.
Ferry Koto @ferrykoto
@saididu Maaf, selain bpk keliru menyamakan hak budgeting dgn UP2DP. Juga UU 17/2014 pasal 80 butir J belum bpk baca sepertinya
Ferry Koto @ferrykoto
@saididu dibanding 25 tahun kebelakang, UU nya sudah beda pak. UP2DP selain sebagai hak DPR dipasal 80, juga sebagai kewajiban di pasal 81
Ferry Koto @ferrykoto
@saididu Maaf, entah bagaimana koq bpk samakan Hak Budgeting yg merupakan hak mbahas/myetujui APBN dg UP2DP.Sy rakyat biasa sj bisa bedakan
Muhammad Said Didu @saididu
@ferrykoto dana aspirasi harus masuk dalam APBN juga - kok anda mau membedakan. Emang boleh ada dana di luar APBN dg judul lain ?
Muhammad Said Didu @saididu
@ferrykoto hak budget itu hak yg sangat tinggi - ikut mengatur alokasi semua anggaran yg diajukan pemerintah. Jangan hak itu dikerdilkan
Ferry Koto @ferrykoto
1. @saididu nach disitulah bpk keliru, mohon baca pasal 110 soal banggar dalam kaitan dgn RAPBN. UP2DP itu sifatnya program usulan yg masuk
Ferry Koto @ferrykoto
2. @saididu ..yg masuk sebelum pembahasan RAPB di Banggar. Artinya apa? saat serap aspirasi, anggota Dewan bisa usulkan program kepemerintah
Ferry Koto @ferrykoto
3. @saididu usulkan program kepemerintah untuk dimasukan kedalam RAPBN (ingat masih R). sifatnya usulan program, yg tentu perlu disinkronkan
Ferry Koto @ferrykoto
5. @saididu disinkronkan lagi dgn program yg sudah ada dipemerintah agar tdk tumpang tindih saat dimasukan di RABPN. klau UP2DP disetujui..
Muhammad Said Didu @saididu
@ferrykoto tolong dijawab kenapa harus ada alokasi plafon per anggota. Ini dasarnya apa ? Hak budget itu utk awasi dan usulkan keseluruhan
Ferry Koto @ferrykoto
6. @saididu ..disetujui untuk dimasukan RAPBN, maka baru itu masuk pembahasan di Banggar. sangat jelas sekali beda nya. Ini baik bagi rakyat
Load Remaining (36)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.