"Menyoal Kecurigaan Istilah 'Dana Aspirasi' Yang Dihembuskan Untuk Menggembosi(?)" by @DionYuliar

Chirpified By @M4ngU5il
publicpolicy budgeting aspiration
Dion Yuliarto @DionYuliar
Sebenernya siapa yg pertama pake istilah "dana aspirasi"? Media? Politisi? Padahal menurut bang @mmisbakhun tidak ada itu "dana aspirasi"
Dion Yuliarto @DionYuliar
Curiga, istilah "dana aspirasi" ini sengaja dihembuskan pihak yg mau menggembosi tujuan mulia dari program ini, ya bang @MMisbakhun?
Dion Yuliarto @DionYuliar
Yang ada sebenarnya adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Sama sekali ngga ada embel2 nama "dana aspirasi".
Dion Yuliarto @DionYuliar
Heran, orang terus saja negative thinking terhadap semua yang dilakukan DPR, seolah DPR itu semuanya bobrok.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Kalau anggota DPR di pemerintahan sebelumnya bobrok, maka semua disamaratakan. Padahal bisa jadi memang pemerintahan sebelumnya yg bobrok.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Buat apa ada Pemilu, Pilpres, Pileg, jika politisi & media tak pernah bisa punya positive thinking tentang program para wakil rakyat?
Dion Yuliarto @DionYuliar
Jadi sebenarnya yang diramaikan orang sebagai “dana aspirasi” itu adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
Dion Yuliarto @DionYuliar
Program ini merupakan implementasi dari apa yang dijanjikan para wakil rakyat ke Daerah Pemilihan (Dapil) mereka
Dion Yuliarto @DionYuliar
Saat kampanye para caleg menjanjikan banyak hal positif bagi rakyat Dapilnya? Nah dengan UP2DP ini janji-janji itu bisa diwujudkan.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Besarnya tak lebih dari 0,5% APBN, dan penyalurannya diatur dalam mekanisme langsung ke rakyat di Dapil.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Jadi kalau ada yang suudzon bahwa dana itu kelak akan masuk kantong anggota DPR, silakan ikut mengawasi.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Yang jelas, para wakil rakyat tidak akan memegang sepeser pun anggaran itu, sebab ada pihak yang menyalurkan langsung.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Justru program ini bisa mengurasi aksi para makelar anggaran. Yg sudah-sudah selalu ada makelar anggaran yang sok mengatasnamakan Dapil.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Praktik para makelar anggaran proyek ini bisa dibasmi dengan implementasi UP2DP.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Program sejenis ini sudah banyak dijalankan di negara lain. Di Amerika Serikat, dikenal dengan nama Earmarks, sudah dijalankan sejak 1873.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Anggaran earmark di Amerika Serikat dibatasi tak lebih dari 2% dari APBN.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Program serupa juga sudah dipraktikkan di Filipina, dengan anggaran paling banyak 200 juta peso (sekitar 40,6 milyar rupiah) untuk Senator
Dion Yuliarto @DionYuliar
Negara-negara lain yang juga telah menerapkan adalah Afrika, Australia, Denmark, Swedia dan Norwegia.
Dion Yuliarto @DionYuliar
Lalu, apa masalahnya dengan Indonesia? Kenapa program yang bertujuan mulia itu dihalang-halangi?
Dion Yuliarto @DionYuliar
Apakah karena ketakutan para makelar anggaran yang tak akan bisa beraksi lagi?
Dion Yuliarto @DionYuliar
Atau sekadar kepentingan politik pihak tertentu, tanpa memikirkan kepentingan rakyat?

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.