ADI @ADSastrawidjaja
Ya udah jelas sih, kalo UP2DP itu bukan dana aspirasi. Semua harus ada di titik ini
ADI @ADSastrawidjaja
"Tidak ada dana aspirasi itu. Yg berkembang di DPR itu tim mekanisme UP2DP dlm rangka memperkuat keterwakilan anggota DPR di dapilnya," - MM
ADI @ADSastrawidjaja
"Prosesnya transparan, tidak mungkin jadi bancakan. Kita juga tidak pegang uang tunai kok," - @MMisbakhun
ADI @ADSastrawidjaja
Dua statement itu gue udah cukup yakin bahwa sesuatu yg lagi rame ini gak punya nilai negatif sama sekali.
ADI @ADSastrawidjaja
Sepulangnya dari sana, gue googling tentang kondisi ini di luar negerti. Ternyata udah banyak negara yg melakuin hal ini
ADI @ADSastrawidjaja
Amerika, Australia, Swedia, Denmark, Norwegia. Afsel kalo gak salah juga. Kalo di ASEAN bisa ambil contoh Filipina.
ADI @ADSastrawidjaja
Misal di Filipina, menurut link ini philippinecountry.com/philippine_new… pertahun dialokaiskan 15.000-1 juta peso per anggota DPR sana.
ADI @ADSastrawidjaja
Di Filipina sebutannya Priority Development Assistance Fund.
ADI @ADSastrawidjaja
Kalo di Amerika, UP2DP ini sebutannya Earmarks.
ADI @ADSastrawidjaja
Di USA, Earmarks dipraktekkan sejak tahun 1873. Kalangan yang sinis pada kebijakan ini menyebutnya sebagai pork barrel.
ADI @ADSastrawidjaja
Earmarks bersifat objective determination before the fact, sementara pork barrel bersifat spending subjective (pelaksanaan anggaran).
ADI @ADSastrawidjaja
Earmarks ini dibatasi paling tinggi 2% dari APBN (Federal Budget
ADI @ADSastrawidjaja
Nah jadi hal-hal seperti ini udah terjadi di berbagai negara dan terlaksana dengan baik
ADI @ADSastrawidjaja
"Dana itu bukan anggota DPR RI sendiri yg pegang. Kita hanya menyerap aspirasi sj. Pelaksananya ttp pemerintah. Jadi apa yg mau dikorupsi?"
ADI @ADSastrawidjaja
Nah itu, jadi apa yang mau dikorupsi? Toh cuma menyerap aspirasi dan usul ke pemerintah.
ADI @ADSastrawidjaja
Pelaksanaan UP2DP justru meminimalisir potensi munculnya calo anggaran. Dimana anggota dewan yg mengatasnamakan dapil eh ternyata bukan.
ADI @ADSastrawidjaja
Anggota dewan malah kerja sama dengn perusahaan. Jadi bukan atas nama dapil lagi. Hehehhe. Itulah calo anggaran.
ADI @ADSastrawidjaja
"Problem korupsi yang muncul di lembaga legislatif adalah tidak adanya pengaturan yang jelas dalam hal political financing." - MM
ADI @ADSastrawidjaja
Jadi intinya UP2DP bukan dana aspirasi. UP2DP gak akan dikorupsi karena anggota DPR gak megang duitnya.
ADI @ADSastrawidjaja
Gitu aja, banyak sumber yang bisa kalian gali tentang masalah ini. Jangan males-males yaahh.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.