1
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
Hukum untuk menegakan keadilan bukan untuk alat pemuas nafsu, apalagi untuk melakukan sadisme diluar takaran keadilan atas nama hukum
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
Banyak yg tanya knp vonis AU spt itu, siapa bermain?Sy tdk tahu. Ternyata twitter bisa teropong, Cek akun yg terus serang AU & puji figurnya
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
Hakim adlh penjaga keadilan bukan menghakimi aplgi mjdi penjagal keadilan. Hukuman harus selaras dg kualifikasi perbuatan, bukan sebaliknya.
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
Misteri yg blm terungkap, knp kasus Hambalang yg lain yaitu AAM & TBM dihindari Artidjo cs? Pdhl dia yg menentukan majelisnya.
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
1. Diskusi soal Vonis tambahan ttg Pencabutan hak politik tampaknya menarik didiskusikan. Ketentuan itu diatur dlm Pasal 10 huruf b KUHP.
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
2. Yg dlm KUHP disebutkan sbg: Pencabutan hak-hak tertentu. KUHP kita adlh peninggalan kolonial yg msh diberlakukan.
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
3. Kita sandingkan dg UUD NRI 1945 yg hadir stlh kemerdekaan & amandemen. Pasal 28D ayat 1 mengatur HAM kepastian hukum yg adil
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
4. Krn itu, setingkat MA sehrsnya lbh bijak memahami mana yg lbh dipakai. Apakah adil bagi MA utk kasus yg sama, terjadi anomali putusan?
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
5. Pencabutan hak politik sbnrnya juga sdh ada putusan MK sbg tafsir atas konstitusi kita dmn stlh 5 thn hak politik warga negara dipulihkan
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
6. Putusan MK adlh tafsir konstitusi terakhir kita dan beda dg tafsir KUHP yg walau msh berlaku tp sdh tdk sesuai dg tafsir negara saat ini
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
7. Kalau ingin membuat terobosan, spt dlm kasus AU sehrsnya sekalian saja Artidjo cs vonis pencabutan hak warga negara saja.
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
8. Aplgi penggunaan alasan publik biar tdk dibohongi sbg bentuk pertimbangan hukum yg imajiner dan mengambil porsi lembaga lain.
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
9. Sejak kapan MA menggunakan tafsir pertimbangan hukum mengatasnamakan rakyat? Sejak kapan mrk mewakili rakyat? Brp rakyat yg memilih mrk?
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
10. Hakim hrs mempertimbangkan berdsrkan hukum, keadilan dan kepastian hukum serta alat bukti serta penerapan hukumnya.
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
11. Rakyat punya hak utk memilih dan dipilih, aplgi dg sistem suara terbanyak. Rakyat tdk bodoh memilih pemimpinnya di era IT spt skrg
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
13. Kita lanjutkan diskusi soal Pencabutan Hak Politik. Dlm kasus AU, sbnrnya inilah target terbesar yg ingin diraih. lihat saja sebelumnya
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
14. Sejak awal dihembuskan keinginan jadi Capres dibangun isunya lalu dimasukkan dlm dakwaan. Walau faktanya justru oknum KPK AS yg kebelet
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
15. Konstruksi politik sbg latar belakang korupsi dibangun shg ujungnya nanti jd wajar klo hak politiknya dicabut. Jadi Grand Design sdh ada
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
16. Semestinya Hakim MA sekelas Artidjo cs sekaligus jadi Cabut hak warga Negaranya. Kan syarat utama harus WNI? Itu bisa bikin lebih beken
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
17. Kita tentulah ingat dg statemen seorang tokoh yg katakan, kalau AU mundur dari ketua umum PD maka dia tdk akan jadi Tersangka?
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
18. Jd konstruksinya jelas adlh politik. Menjegal secara politik maka hukuman tertingginya adalah Pencabutan hak politik. Begitulah terlihat
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
19. Silakan pakar hkm menakar kasusnya dg hukuman. Kasusnya Hambalang, siapa peran utamanya? PA, KPA, pengatur lelang, pemenang tender
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
20. Posisi AU didakwa terima gratifikasi mobil Harrier dr PT Adhi Karya TV di sidang terbukti bukan dr PT AK. Kualifikasi pelaku bandingkan
#GPS_GloryPrideSuccess @G_paseksuardika
21. Dg beratnya hukuman. Knp PA, KPA maupun pemenang tender yg scr kualifikasi dakwaan sbg pelaku utama hukumannya lebih ringan?
Load Remaining (17)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.