RDP #kom4 dengan Deputi Perundang-Undangan Sekjen DPR RI tentang RUU Perlidungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan 3 Juni 2015

RDP #kom4 dengan Deputi Perundang-Undangan Sekjen DPR RI tentang RUU Perlidungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan 3 Juni 2015
publicpolicy RUU pemberdayaan perikanan nelayan -4 DPR komisi
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Rapat RUU Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan telah dibuka pic.twitter.com/wmG7hQHSLc
 Expand pic
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: kami akan mempresentasikan ttg Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: ada 1,4jt nelayan yg menghidupi ratusan juta masy yg mengonsumsi ikan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: ada 3612 desa tinggal nelayan, 70% nelayan berpendidikan SD, hny 1,3% pendidikan tinggi
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: permasalahan2 nelayan antara lain rencana zonasi wilayah pesisir blm ditetapkan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: nelayan jg mengalami masalah hukum terkait kegiatan penangkapan ikan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: kurangnya pemasaran hasil perikanan jg menjadi masalah yg dihadapi
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: RUU ini semoga bisa mengatasi bbrp masalah yg disebutkan diatas
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: berdasarkan aspek filosofi kewajiban negara utk melindungi segenap bangsa indonesia
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: berdasar batang tubuh UUD Th 1945 Pasal 33 ayat 3, 28H ayat 1&2
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: arah RUU ini menegaskan kembali mengenai konsep nelayan&pembudidayaan ikan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: pengaturan mengenai jaminan kepastian usaha nelayan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: jg utk mengatur hal2 yg terkait strategi perlindungan, asuransi, akses pemodalan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: bbrp UU yg memiliki keterkaitan dg RUU spt UU No16 Th 64, No31 th 2004, No32 th 2014
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: RUU ini utk meningkatkan kemampuan kapasitas&kelembagaan nelayan&pembudi daya ikan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: strategi perlindungan dg penyediaan prasarana perikanan&kemudahan memperoleh sarana
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: hrs ada asuransi perikanan jk bencana alam atau rusaknya sarana dan jg asuransi jiwa
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: konsep pemberdayaan dg meningkatkan kemampuan nelayan&pembudi daya ikan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: kami mempersilahkan kpd kom4 utk mendiskusikan kembali mengenai azas2 yg mendasariny
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: hrs ada kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: RUU ini ada unsur perencanaan antara lain penentuan jmlh nelayan&pembudi daya ikan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: pekerjaan nelayan dpt dijadikan status pekerjaan di kolom KTP tdk spt skrg
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: ini adalah garis besar dari RUU Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan&Pembudi Daya Ikan
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: kami akan sampaikan pokok2 pikiran RUU ttg karantina ikan, hewan, dan tumbuhan.
WikiDPR.org @WikiDPR
#Kom4 Deputi Perundang-undangan Sekjen DPR RI: SDA hayati di Indonesia yg bernilai ekonomis&ilmiah jd dasar filosofi RUU ini
Load Remaining (23)
Login and hide ads.