Dede Budhyarto @kangdede78
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tak bisa lg acuh dgn tuntutan publik untuk bersikap transparan dlm pengelolaan organisasinya.
Dede Budhyarto @kangdede78
Penangkapan pejabat FIFA oleh biro federal Amerika Serikat (FBI) memperkuat desakan publik agar PSSI membeberkan keuangannya.
Dede Budhyarto @kangdede78
Penangkapan pejabat FIFA oleh kepolisian Swiss dan FBI menunjukkan bahwa hukum positif bisa diterapkan dlm organisasi sepak bola.
Dede Budhyarto @kangdede78
Penindakan hukum seperti itu bukan merupakan intervensi pemerintah, tapi bagian dari proses penegakkan hukum.
Dede Budhyarto @kangdede78
Di Indonesia, PSSI beberapa kali menolak campur tangan pemerintah dengan alasan statuta FIFA.
Dede Budhyarto @kangdede78
Padahal, statuta FIFA juga menunjukkan kewajiban untuk taat terhadap aturan hukum negara setempat.
Dede Budhyarto @kangdede78
“Itu di dalam statutanya juga jelas. FIFA ataupun PSSI juga tunduk terhadap hukum positif di negara tempat mereka berada,”
Dede Budhyarto @kangdede78
Karena itu, Kemenpora sampai saat ini menyesalkan sikap PSSI yang masih ngotot tak mau transparan.
Dede Budhyarto @kangdede78
Permintaan fans Timnas agar mereka membuka keuangan hak siar Timnas U-19 sampai saat ini juga belum dilakukan.
Dede Budhyarto @kangdede78
Padahal, saat itu Timnas U-19 banyak tersita dgn jadwal uji coba yg ketat demi memenuhi kontrak siaran langsung.
Dede Budhyarto @kangdede78
Komisi Informasi Pusat (KIP) juga telah memutuskan bahwa PSSI wajib membuka laporan keuangannya jika ada publik yang meminta.
Dede Budhyarto @kangdede78
Itu karena mereka adalah badan publik, sesuai putusan KIP pada 9 Desember 2014.
Dede Budhyarto @kangdede78
Nyatanya, sampai hari ini, PSSI tetap menutup diri.
Dede Budhyarto @kangdede78
Kita berhrp apa yg terjadi atas FIFA jg membuka ruang bg hukum positif msk&membuat PSSI tak lagi arogan&sllu berlindung dibalik intervensi
Dede Budhyarto @kangdede78
Hal2 yg menjadi pangkal pembekuan PSSI oleh Menpora seperti kontrak pemain, pembayaran pajak,& dasar hukum klub jg bisa dibahas di dlmnya.
Dede Budhyarto @kangdede78
AS tidak memerlukan UU khusus sepak bola karena sistem UU anti-korupsi dan pencucian uang mereka lebih progresif dibanding Indonesia.
Dede Budhyarto @kangdede78
Sepak bola di Indonesia itu unik, kita tidak seperti di luar negeri yang profesional, di sini, stadion milik pemda/pemerintah.
Dede Budhyarto @kangdede78
Padahal kita sepak bola profesional, ada hal-hal di dalam sepak bola yang hanya terjadi di Indonesia.
Dede Budhyarto @kangdede78
Jika tidak diatur secara detail, permasalahan antara Menpora dan PSSI seperti ini akan berlangsung terus menerus.
Dede Budhyarto @kangdede78
Seperti UU Pers, UU persepakbolaan nasional bisa menjadi lex specialis untuk kasus-kasus hukum yang terjadi di lingkup sepak bola.
Dede Budhyarto @kangdede78
Pihak2 yg terkait di dalam sepak bola juga bisa dimasukkan,misalnya, suporter,mereka itu juga bagian dari stakeholder klub.
Dede Budhyarto @kangdede78
Memang, Indonesia sudah memiliki UU olahraga dalam bentuk UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).
Dede Budhyarto @kangdede78
Namun, UU SKN lebih banyak membahas peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan cabang olahraga.
Dede Budhyarto @kangdede78
Sedangkan persoalan di sepak bola lebih kompleks.
Dede Budhyarto @kangdede78
Namun, proses membuat UU persepakbolaan nasional bakal memakan waktu lama.
Load Remaining (3)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.