Isi PP No 22 Tahun 2015 @setkabgoid

PP No 6 Tahun 2014 tidak berlaku sesudah terbitnya PP No 22 2015
breakingnews
0
InfoIndo @Detikampanye
PP Nomor 60 Tahun 2014 berubah menjadi PP Nomor 22 Tahun 2015
InfoIndo @Detikampanye
misalnya pasal 9 menjadi “Pagu anggaran Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa”
InfoIndo @Detikampanye
“Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa"
InfoIndo @Detikampanye
Pasal 10 kini juga diubah menjadi terdiri dari 2 (dua) ayat, yaitu. #PP22 @marwan_jafar
InfoIndo @Detikampanye
1. Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN Perubahan #PP22 @marwan_jafar
InfoIndo @Detikampanye
2. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa #PP22 @marwan_jafar @setkabgoid @Pak_JK
InfoIndo @Detikampanye
telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top). Dalam PP sebelumnya #PP22 @marwan_jafar @setkabgoid
InfoIndo @Detikampanye
tidak ada ketentuan mengenai batasan 10% (sepuluh per seratus) itu #PP22 @marwan_jafar @Pak_JK @setkabgoid
InfoIndo @Detikampanye
Perubahan juga terjadi pada Bab Pengalokasian yang tertuang pada Pasal 11 #PP22 @marwan_jafar @jokowi_do2 @setkabgoid
InfoIndo @Detikampanye
1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa #PP22 @marwan_jafar @jokowi_do2 @setkabgoid
InfoIndo @Detikampanye
b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan #PP22 @marwan_jafar @setkabgoid @BeritaPKB
InfoIndo @Detikampanye
luas wilayah, dan tingkat kesulitan greogafis desa setiap kabupaten/kota #PP22 @marwan_jafar @setkabgoid
InfoIndo @Detikampanye
3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi @marwan_jafar @jokowi_do2 @setkabgoid #PP22
InfoIndo @Detikampanye
dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang #PP22 @marwan_jafar @setkabgoid
InfoIndo @Detikampanye
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic #PP22 @marwan_jafar @jokowi_do2 @setkabgoid
InfoIndo @Detikampanye
5. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN #PP22 @marwan_jafar @setkabgoid
InfoIndo @Detikampanye
Pada PP sebelumnya aturan mengenai pengalokasian itu tampak lebih rumit #PP22 @marwan_jafar @DesaAmbartawang
InfoIndo @Detikampanye
karena didasarkan pengalokasian antara jumla Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi #PP22 @marwan_jafar
InfoIndo @Detikampanye
Selain itu dalam PP No. 60/2014 juga menggunakan rumus angka prosentase #PP22 @desacikadu @DesaBanjaran @marwan_jafar
InfoIndo @Detikampanye
dalam penentuan bobot luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan setiap Desa #PP22 @marwan_jafar @jokowi_do2 @desacikadu
InfoIndo @Detikampanye
Dan dalam tahapan penyaluran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 juga ada revisi #PP22 @desacikadu @JogjaUpdate @marwan_jafar
Load Remaining (10)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.