0
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
kami akan menginfokan sesuatu mengenai kampus tercinta kita. ya, UNDIP! @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
sudahkah #CahTeknik membaca berita ini --> Undip Mantapkan Langkah Sebagai PTN BH undip.ac.id/index.php?opti… @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
yap tata kelola kampus kita akan berubah, dari status Badan Layanan Umum ke Badan Hukum. apa ya maksudnya? @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
sebelumnya mari kita baca berita ini dulu ya #CahTeknik --> PTN diberi tiga opsi tata kelola kampus nasional.sindonews.com/read/658923/15…
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
"Dalam UU PT, pemerintah dan DPR sepakat memberikan tiga opsi tata kelola kepada perguruan tinggi negeri (PTN)..." @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
"... yakni sebagai satuan kerja yang tunduk di bawah Kemendikbud, badan layanan umum (BLU), atau PTN Badan Hukum (PTN BH)." @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
"Satuan kerja adalah unit yang merupakan bagian dari suatu Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian Lembaga ..." @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
"... yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program pemerintah." @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
"Badan Layanan Umum adalah instansi pemerintah yang menyediakan barang/atau jasa untuk memberikan pelayanan ..." @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
"...kepada masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas." @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
untuk sumber dana, satker hanya berasal dari APBN. sedangkan BLU berasal dari APBN dan Pendapatan Jasa Layanan @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
PTN BLU tidak diperbolehkan membuka/menutup prodi secara bebas. PTN BLU juga tidak diperbolehkan menetapkan regulasi sendiri @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
UNDIP yg sebelumnya berstatus PTN BLU, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 81 Th 2014, akan berubah status menjadi PTN BH @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 pada tanggal 17 Oktober 2014, Undip menjadi PTN BH (Badan Hukum) :) @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
"..yakni tata kelola pengambilan keputusan secara mandiri, hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabilitas..." @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
"...wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan..." @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
"... wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi..." @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
"...serta wewenang untuk membuka dan menyelenggarakan serta menutup program studi." @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
silakan dibaca juga teman teman -> Manfaat PTN Berstatus PTN BH news.okezone.com/read/2014/10/2…
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
sebagai PTN BH, berhak untuk mngembangkan program studi menyesuaikan dngan pasar masyarakat. Proses perizinan juga lebih cepat @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
PTN BH juga berhak membuka usaha dari unit strategis, tetapi bukan untuk komersial :) @BEMFT_Undip
Kebijakan Publik FT @KP_BEMFT
ada juga artikel dari kementerian ristek teman teman -> Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Mirip BUMN ristek.go.id/index.php/modu…
Load Remaining (16)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.