0
Prmttaa @prmttaa
Kebebasan Pers secara jelas diatur dalam undang-undang. Namun faktanya, sengat jauh dari harapan.
Prmttaa @prmttaa
1. Dalam sistem demokrasi, peranan pers menjadi pilar ke empat sebagai tanda demokrasi, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers.
Prmttaa @prmttaa
2. Kebijakan pemblokiran situs-situs Islam radikal menjadi pintu masuk pemberangusan kebebasan pers yg secara jelas diatur dlm undang-undang
Prmttaa @prmttaa
3. Melalui Kemenkominfo, Badan Negara Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan situs-situs Islam yg dituding penyebar paham radikal.
Prmttaa @prmttaa
4. Namun sangat disayangkan, pihak BNPT tidak menyertakan batasan-batasan yang dianggap radikal dalam agama. Hingga timbul kerancauan.
Prmttaa @prmttaa
5. BNPT tidak menggandeng pakar dalam penafsiran radikal, seakan memberi stigma negatif terhadap seluruh situs Islam yang ada.
Prmttaa @prmttaa
6. Fakta mengejutkan diakui oleh pihak BNPT, bhw pemblokiran itu atas pertimbangan lainnya, yakni situs yg dianggap menghina pejabat negara.
Prmttaa @prmttaa
7. Khususnya Presiden, yang diberitakan negatif dan dianggap melecehkan bisa terkena pemblokiran oleh pihak Kemenkominfo.
Prmttaa @prmttaa
8. Bukankah langkah pemerintah yang diwakili oleh Kemenkominfo telah melanggar kebebasan pers? Haruskah kita kembali pada era Orde Baru?
Prmttaa @prmttaa
9. Dimana kebebasan pers dibungkam, dengan adanya badan-badan negara yang bertugas mengawasi pers. Itu justru menghambat demokrasi.
Prmttaa @prmttaa
10. Terbukti, saat ini portal @politikline telah diblokir secara permanen. Entah pihak mana yg melakukan pemblokiran itu.
Prmttaa @prmttaa
11. Yang jelas, pihak pemerintah secara tegas dan mengakui bahwa telah memblokir 22 situs yg dianggap radikal. Berarti secara tdk langsung,
Prmttaa @prmttaa
12. Pemerintah telah menganggap radikal pula terhadap pemberitaan negatif tentang kebijakan pemerintah. Terlebih yg dianggap tdk pro rakyat.
Prmttaa @prmttaa
13. Jika benar adanya, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan kemunduran demokrasi dgn cara memberantas media yang secara intens mengkritisi
Prmttaa @prmttaa
14. @politikline berupaya mengkritisi kinerja pemerintahan, agar bekerja lebih baik lagi dlm mengelola negara. Tetapi itu dianggap radikal.
Prmttaa @prmttaa
15. Hingga saat ini, kami tak bisa berbuat apa-apa menghadapi kebengisan penguasa terhadap pers. Kali ini giliran situs @suaraaktiviscom
Prmttaa @prmttaa
16. Redaksi @suaraaktiviscom mendapat email ancaman berupa somasi akibat memuat berita terkait Ahok yg dikabarkan mangkir panggilan sidang.
Prmttaa @prmttaa
17. @suaraaktiviscom memuat berita ini: Ahok Mangkir Dari Sidang Gugatan Izin Reklamasi Agung Podomoro suaraaktivis.com/read-207-ahok-…
Prmttaa @prmttaa
18. Pihak yang mengaku dari Staff Legal Pemprov DKI merasa keberatan atas pemberitaan tsb dan meminta @suaraaktiviscom menghapus berita itu.
Prmttaa @prmttaa
19. Pihak Pemprov merasa dirugikan dan berita itu dinilai mencemarkan nama baik Sang Gubernur.
Prmttaa @prmttaa
20. Padahal, redaksi @suaraaktiviscom mencantumkan sumber berita yang dimuat di media online @kompasiana .
Prmttaa @prmttaa
21. Tetapi saat berita itu dimuat kembali oleh @suaraaktiviscom , pihak Pemprov seakan kebakaran jenggot. Mengapa hanya @suaraaktiviscom?
Prmttaa @prmttaa
22. Ada apa dgn @suaraaktiviscom sehingga pihak Pemprov berlaku demikian? Ada apa dengan proyek izin reklamasi Agung Podomoro?
Prmttaa @prmttaa
23. Mengapa saat berita terkait izin reklamasi Agung Podomoro, pihak Pemprov seakan begitu alergi dengan berita tersebut?
Prmttaa @prmttaa
24. Apakah benar tudingan yang mengatakan bahwa ada kepentingan seksi di proyek Agung Podomoro? Hingga pihak Pemprov menjadi sensi?
Load Remaining (2)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.