Demokrasi tanpa Partai, pasti mantap

Partai, massa, hanya memanfaatkan kekuatan suatu pergerakan, sayangnya kebanyakan negative
0
Sahabat @PutraBungsu2010

1. Kekisruhan kekisruhan di negri kita ini banyak disebabkan oleh aksi berjamaah golongan partai, aksi menyusun anggaran mark up, aksi

05/03/2015 20:24:39 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

2. Menyusun tindakan provokatip terhadap eksekutip, menggunakan kekuatan masa ormas untuk memaksakan kehendak, mengekang kebebasan berbicara

05/03/2015 20:26:47 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

3. Bila fungsi partai lebih banyak digunakan untuk hal negative, lebih baik Partai dibubarkan, memang akan sangat sulit membubarkan partai

05/03/2015 20:28:52 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

4. Karena perwakilan partai di DPR pasti akan mati matian menolak dg berbagai alasan, dan kemungkinan memang tidak bisa dibubarkan. Terlepas

05/03/2015 20:29:50 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

5. dari bisa dibubarkan atau tdk, mari kita bahas satu satu dengan asumsi demokrasi tanpa partai. Lalu siapa yg menjd wakil rakyat di DPR ?

05/03/2015 20:34:07 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

6. Yg jd wakil rakyat adalah para tokoh masyarakat yg berkepentingan dan berhubungan dan ahli di masing masing komisi di DPR. Contohnya

05/03/2015 20:38:50 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

7. Komisi pendidikan, komisi ini harus diisi oleh Perwakilan tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan diantaranya Dosen, Mahasiswa, Orang tua

05/03/2015 21:01:52 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

8. siswa. Demikianjuga dengan komisi komisi lainnya juga harus diisi oleh para ahli , pemerhati dan ahli di bidang terkait. Lalu bagaimana

05/03/2015 21:04:04 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

9. cara memilih mereka ? yang pertama bentuk suatu badan independen untuk menjaring para peminat, melalui suatu seleksi yang ketat ,

05/03/2015 21:06:28 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

10. bertanggungjawab dan ada resiko yg harus ditanggung panitia seleksi. Dan khusus untuk Badan Anggaran DPR, badan ini harus diisi oleh

05/03/2015 21:11:33 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

11. Profesional di bidang planning dan budgeting yakni para ahli perencana dan pembudgetan, para sarjana ekonomi, hukum, sipil, listrik,

05/03/2015 21:16:07 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

12. migas dll. Para ahli planning dan budgeting ini harus melalui kontrak putus, mkasudnya hanya di hire saat dibutuhkan, namun harus diberi

05/03/2015 21:20:21 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

13. garis yg jelas dan detail untuk menjadi aturan dasar pokok perhitungan suatu anggaran. Dan juga ada resiko dan sanksi. Untuk selanjutnya

05/03/2015 21:24:01 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

14. Mari kita bahas sanksi bagi panitia seleksi Wakil rakyat dan sanksi Badan anggaran. Kita bahas sanksi u/panitia seleksi wakil rakyat.

05/03/2015 21:29:49 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

15. Sanksi ini harus berat dan seimbang. Bila wakil rakyat yg sudah diseleksi ini ternyata melakukan korupsi atau pelanggaran hukum, maka

05/03/2015 21:31:38 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

16. Panitia seleksi harus diusut, apakah ada keterlibatan transaksi keuangan, transaksi gratifikasi, bila terbukti (bukan tersangka) ya hrs

05/03/2015 21:34:28 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

17. dihukum berat dan tidak boleh menjadi panitia seleksi. Dalam hal sanksi untuk badan Anggaran yg menyeleweng maupun memanfaatkan wewenang

05/03/2015 21:36:35 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

18. Ya dihukum berat, dipermalukan di publik, tapi peraturan hrs detail, jelas dan lengkap, dan tidak bisa bersayap kata2 dan kalimatnya.

05/03/2015 21:38:43 WIB
Sahabat @PutraBungsu2010

19. Demikian pemikiran sederhana dari kami, semoga bisa memberi masukan kepada yg berwenang

05/03/2015 21:39:27 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!