Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

MEMBUNGKAM RELAWAN AHOK PART I by @Triomacn2000

0
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

1. Eng.. Ing.. Eng.. Brangkat dri kegelisahan hati, setelah data dan info terkumpul, saya mau kultwit ttg "Ahok vs DPRD: Siapa yang salah ?"

28/02/2015 17:04:27 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

2. Dalam hal proses penetapan rancangan Perda APBD 2015, saya nilai keduanya salah. Baik Ahok selaku Gubernur maupun anggota DPRD. @Vendie7

28/02/2015 17:09:29 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

3. Ahok dan anggota DPRD telah melanggar ketentuan prosedur (hukum formil) proses penetapan APBD 2015. @putrisosmed

28/02/2015 17:11:38 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

4. Titik temu kesalahan yg sama karena tidak adanya persetujuan bersama dalam proses pembahasan APBD 2015. @putrisosmed

28/02/2015 17:12:24 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

5. Jadi poin kunci kesalahan Ahok dan DPRD ada pada PERSETUJUAN BERSAMA @putrisosmed

28/02/2015 17:13:17 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

6. Dasar hukum untuk menyatakan kesalahan prosedural itu dalam UU No 23/2014, PP No 58/2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006.

28/02/2015 17:15:55 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

7. Pada pokoknya menyatakan bahwa pembahasan APBD diwajibkan adanya persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. @Putrisosmed

28/02/2015 17:16:52 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

8. Persetujuan bersama ini tidak otomatis APBD menjadi sah. Karena pihak yang mengesahkan APBD adalah Menteri Dalam Negeri. @Putrisosmed

28/02/2015 17:17:45 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

9. Kesalahan Ahok menyerahkan draft APBD 2015 ke Kemendagri tanpa ada paraf dari Ketua DPRD selaku pimpinan Panitia Anggaran. @putrisosmed

28/02/2015 17:19:33 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

10. Pembubuhan paraf sebagai tanda bahwa draft APBD tersebut sudah mendapat persetujuan dari DPRD. @putrisosmed

28/02/2015 17:20:14 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

11. Jadi msalahnya bkn pada format draft APBD brupa e-budgeting, tetapi tdk adanya paraf dari Ketua DPRD sbg tnda adanya prsetujuan bersama.

28/02/2015 17:21:32 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

12. DPRD pun melakukan kesalahan yang serupa. Dengan mengirimkan draft APBD versi DPRD ke Kemendagri. @putrisosmed

28/02/2015 17:22:20 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

13. Mengirimkan langsung tidak melalui Gubernur yang memiliki wewenang tersebut, merupakan pelanggaran prosedural. DPRD salah. @putrisosmed

28/02/2015 17:23:16 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

14. Andaipun draft APBD versi DPRD itu diparaf oleh smua pimpian DPR, tetapi tidak melewati Gubernur, artinya tetap tdk memberi persetujuan.

28/02/2015 17:25:14 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

15. 3 ketentuan hukum yang tadi, menyaratkan adanya persetujuan bersama. Bukan semata2 hanya ada persetujuan DPRD an sich. @Putrisosmed

28/02/2015 17:28:12 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

16. Suatu perbuatan bisa dianggap salah, bila ada ancaman hukuman berupa sanksi yang dijatuhkan. @Putrisosmed

28/02/2015 17:29:02 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

17. Pasal 312 ayat 1 UU 23/2014 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama. @Putrisosmed

28/02/2015 17:30:20 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

18. Artinya tindakan persetujuan bersama adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan baik oleh kepala daerah dan DPRD. @putrisosmed

28/02/2015 17:31:32 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

19. Pelanggaran atas kewajiban ini dikenakan sanksi Psl 312 ayat 2. Berupa sanksi administratif tdk dibayarkan hak2 keuangan selama 6 bulan.

28/02/2015 17:33:19 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

20. Maksudnya, Ahok dan DPRD tidak akan menerima gaji dan tunjangan selama 6 bulan ke depan karena pelanggaran administratif. @putrisosmed

28/02/2015 17:34:45 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

21. Lalu apa konsekwensi belum adanya persetujuan bersama draft APBD 2015 ? @putrisosmed pasti ngga bisa jawab :)

28/02/2015 17:35:28 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

22. Pembiayaan menggunkan APBD tahun anggaran sebelumnya yg ditetapkan melalui Perkada. trus Perkada itu hrus dapat pngesahan dari Mendagri.

28/02/2015 17:37:14 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

23. Bila perseteruan antara Ahok dan DPRD karena tidak adanya titik temu persetujuan bersama, apa yang harus dilakukan Ahok ? @putrisosmed

28/02/2015 17:38:46 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

24. Jawabannya Ahok dapat menerbitkan Perkada untuk menggunakan APBD tahun 2014 sebagai rencana pembiayaan. @putrisosmed

28/02/2015 17:39:25 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

25. Perkada tidak membutuhkan persetujuan DPRD hanya membutuhkan pengesahan dari Mendagri. ini keuntungan buat Ahok @putrisosmed

28/02/2015 17:40:22 WIB
Load Remaining (33)

Comment

Abdul Kholik @Kholikhabib 01/03/2015 16:18:27 WIB
yach.. begitulah negeri kita... SAYA MUSLIM selama nya tak kan pernah MENDUKUNG si kafir MENJADI PEMIMPIN.
0