Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

Apakah Ahok bisa Dilengserkan oleh DPRD ? by @Triomacn2000

Chirpified
0
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

1. Eng.. Ing.. Eng.. “Apakah Ahok bisa dilengserkan oleh DPRD ?” Silahkan disimak @PartaiSocmed @johnnie_muhan @SangPemburu99 @RafikbmB

28/02/2015 09:44:55 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

2. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara, oleh karena itu saya akan melihat kasus ini dalam perspektif HTN. Kalo ada salah, diluruskan yah :)

28/02/2015 09:45:37 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

3. DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk menggunakan hak angket atau hak penyelidikan terkait kebijakan APBD 2015..

28/02/2015 09:47:38 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

4. Alasannya, Ahok telah melakukan pelanggaran UU. menyerahkan APBD tak sesuai dengan Sidang Paripurna yang telah disetujui sebelumnya.

28/02/2015 09:48:52 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

5. Ahok telah melanggar UU No 17/2014 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Tata Tertib DPRD.

28/02/2015 09:50:09 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

6. Nah, karena melanggar UU itu adalah kewajiban DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan hak angket. @SangPemburu99

28/02/2015 09:51:00 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

7. Saya setuju dengan DPRD. Karena hak angket lebih tepat digunakan pada saat permasalahan sekarang ini dibandingkan dgn hak interpelasi.

28/02/2015 09:52:13 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

8. DPRD menggunakan hak angket karena Ahok melanggar UU dalam hal proses pengesahan APBD. Disini tidak ada masalah karena haknya DPRD.

28/02/2015 09:54:45 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

9. Kalo hak interpelasi dipake, saya rasa tidak tepat. makanya jalan yang tepat untuk maengani kasus Ahok ini adalah angket bukan angkot.

28/02/2015 09:57:43 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

10. Mengapa tidak tepat ? Karena, hak interpelasi itu sesuatu kebijakan yang tidak melanggar UU tapi perlu dipertanyakan (kebijkannya). Itu!

28/02/2015 09:58:21 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

11. Selain itu, Ahok telah melanggar UU karena menyerahkan dokumen APBD 2015 palsu kepada Kemendagri.. @Sangpemburu99

28/02/2015 10:00:45 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

12. dokumen APBD yg diserahkan ke Kemendagri itu tdk dibahas sama sekali dgn DPRD, padahal hak pembahasan sendiri ada di tangan legislatif.

28/02/2015 10:01:33 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

13. Menurut saya, Yang silumannya itu APBD-nya Ahok yang dikirim ke Kemendagri karena tidak dibahas di DPRD. @Sangpemburu99

28/02/2015 10:03:25 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

14. Kalo dibahas di DPRD, saya kira itu tak akan jadi siluman. Kan hak membahas ada di dewan (legislatif) bukan di eksekutif. bener nggak ?

28/02/2015 10:04:21 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

15. DPRD telah sepakat menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus APBD DKI 2015.

28/02/2015 10:06:04 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

16. 106 anggota setuju melakukan penyelidikan terkait kasus anggaran siluman yang selama ini digaungkan oleh Ahok..

28/02/2015 10:07:23 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

17. Nah, sekarang marilah kita bahas secara Hukum Tata Negara, Apakah Ahok bisa dimakzulkan dengan hak angket itu ?

28/02/2015 10:09:15 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

18. Saya obyektif dalam kasus Ahok, apakah dia bisa dimakzulkan atau tidak ? dan menurut saya Ahok tidak bisa dilengserkan.. @PartaiSocmed.

28/02/2015 10:13:20 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

19. Mengapa tidak bisa dilengserkan ? Karena bertentangan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, yaitu Sistem Presidensiil.

28/02/2015 10:14:16 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

20. Pelengseran seorang kepala daerah oleh legislatif hnya ada pada sistem parlementer, bukan presidensil. kebeutulan Indonesia presidensil

28/02/2015 10:15:57 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

21. Karena Indonesia menggunakan Presidensiil bukan parlementar, maka Ahok tidak bisa dimakzulkan apalagi dengan hak angket. Yaa keliru :)

28/02/2015 10:17:06 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

22. Maksudnya, Ahok tidak bisa dimakzulkan dengan hak angket yang diajukan oleh DPRD..

28/02/2015 10:18:58 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

23. Sbb hak angket bkn utk mlengserkn, tp utk memnta pertnggungjawban eksekutif terkait Perda APBD yg berkali2 dikembalikan oleh Kemendagri.

28/02/2015 10:20:44 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

24. Dalam sistem presidensiil, legislatif memiliki kedudukan yang sama dengan eksekutif, sehingga tak bisa melengserkan satu sama lain..

28/02/2015 10:22:00 WIB
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000

25. Saya berpendapat, dalam sistem pemerintahan presidensial, yang dapat memecat kepala daerah hanya presiden. @PartaiSocmed

28/02/2015 10:22:45 WIB
Load Remaining (9)

Comment

No comments yet. Write yours!