1
Login and hide ads.
Wicaksono 🇮🇩 @ndorokakung 19/02/2015 22:19:53 WIB
Dirugikan maskapai karena keterlambatan? Ini hak penumpang pic.twitter.com/ptkndrtHaG
 Expand pic

Definisi keterlambatan Dalam UU No. 1 Tahun 2009 adalah :

Terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan

Menurut Pasal 9 Permenhub 77/2011, keterlambatan terdiri dari:

  • keterlambatan penerbangan (flight delayed);
  • tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas - pesawat udara (denied boarding passenger); dan
  • pembatalan penerbangan (cancelation of flight).

Ganti rugi yang wajib diberikan jika pesawat delay, diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 yaitu:

A. Keterlambatan lebih dari 30 menit sampai dengan 90 menit

Perusahaan penerbangan wajib memberikan minuman dan makanan ringan;

B. Keterlambatan lebih dari 90 menit sampai dengan 180 menit

Perusahaan penerbangan wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang / malam & memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya / ke Perusahaan penerbangan lainnya, apabila diminta oleh penumpang;

C. Keterlambatan lebih dari 180 menit

Perusahaan penerbangan wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang / malam & bila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya / ke Perusahaan penerbangan lainnya, maka penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi agar diangkut pada penerbangan hari berikutnya.

pemerintah melengkapi ketentuan ganti rugi itu dengan Pasal 10 Permenhub 77/2011

A. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam

Diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 per penumpang;

B. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% dari ketentuan huruf A jika :

  • Pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan akhir penumpang,
  • pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan
  • menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan bila tidak ada transportasi selain angkutan udara;

C. Bila dialihkan kepada penerbangan berikutnya / perusahaan penerbangan lainnya

  • Penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan
  • bila terjadi penurunan kelas, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
  3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

Bookmarked tags

No tags
Login and hide ads.